Politisasi Agama Dilarang dalam Islam

AGAMA dan politik tidak dapat dipisahkan, sebab politik merupakan bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama.

Politisasi agama, seperti memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, merupakan hal terlarang. Apalagi, tujuan dan aktivitas berpolitiknya tidak terkait sama sekali dengan tuntunan politik agama.

Demikian terungkap dalam Seminar Nasional 'Mencari Kesepakatan tetang Makna Politisasi Agama' yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (4/3).

Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Musim Indonesia (ICMI), Fuad Amsyari, yang tampil sebagai narasumber seminar tersebut, menjelaskan, dalam Islam, politik menempati peran yang cukup penting bagaikan saudara kembar yang saling membutuhkan.

Dalam berpolitik, sebut dia, Islam juga menjadi pijakan utama. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya memang mustahil untuk dipisahkan. Pentingnya posisi politik, kata Fuad Amsyari, bahkan diletakkan hanya satu garis di bawah kenabian.

“Yang menjadi pertanyaan selama ini adalah, apakah di dalam islam terdapat politik dan mengajarkan politik,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima, hari ini.

Dikatakan, aspek politik dari Islam berasal dari Alquran dan Sunah, sejarah perjalanan Islam dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam. Dalam Islam, jelas Fuad, antara agama dan politik terdapat sebuah perbedaan pendapat dalam memahami sumbernya, yaitu Alquran dan Sunah.

Lepas dari pro dan kontra antara yang sepakat dan tidak, lanjut dia, yang jelas Islam tidak bisa lepas dari sebuah tatanan kehidupan bernegara.

“Tugas kita sebagai umat islam mengidentifikasi apakah di dalam Islam ada politiknya apa tidak. Menurut saya, justru melalui proses politiklah Rasul menjadi Kepala Negara Madinah hal ini sudah menjelaskan kalau memang memberikan ajaran politik," tambahnya.

Ditandaskan, bagi agama Islam tidak ada batas antara agama dan politik karena politik adalah bagian integratif dari ajaran agama islam. Namun, yang terlarang dalam agama Islam ialah politasi agama dalam makna memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, padahal tujuan dan aktivitas berpolitiknya tidak terkait sama sekali dengan tuntunan politik agama.

Sementara itu, Prof Masdar Hilmy PhD, Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, mengatakan, ada kapitalisasi agama dalam rezim demokrasi saat ini.

“Coba lihat nanti Gerakan 212 itu ujungnya seperti apa? 6 sampai 7 juta orang dengan kekuatan yang luar biasa, bila kita jaga sedemikian rupa supaya terhindar dari politisasi itu adalah sesuatu yang sangat sulit," sebut Masdar.

Menurutnya, energi ekonomi dan politik yang berlabel syariah atau berlabel politik Islam tetapi kita tidak bisa menjamin kiprah mereka di ranah politik akan berujung baik, siapa yang bisa menjamin? Lantas, siapa yang bisa mengontrol kelompok seperti The Family Muslim Cyber Army, yang ternyata menjauhkan para pemimpin dari rakyatnya.

"Yang paling menjebak adalah politisasi agama dalam konteks aspirasi iman kedalam ruang politik. Saya meyakini bahwa memilih pemimpin muslim itu adalah iman saya, ini yang paling menjebak", tegas Masdar.

Seminar Nasional 'Mencari Kesepakatan tentang Makna Politisasi Agama” ' yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, dihadiri Pengasuh Pesantren Teubireng KH Salahudin Wahid. (RO)