Menkumham Resmikan UKK Imigrasi di Bojonegoro

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menghadiri peresmian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/2).

Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. UKK ini merupakan pemikiran out of the box untuk mempermudah masyarakat Bojonegoro dalam mendapatkan layanan keimigrasian.

Menkumham mengatakan, pembangunan pelayanan UKK Imigrasi di Bojonegoro ini diharapkan bisa menjawab kesulitan masyarakat di tengah banyaknya permintaan pembuatan paspor.

Pembuatan paspor yang semakin tahun terus mengalami kenaikan di antaranya pengajuan untuk ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah.

"Karena ketatnya aturan haji ini, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk umrah," jelas Yasonna.

Dengan bertambahnya pelayanan pembuatan paspor di Bojonegoro ini, lanjut dia, bisa mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan. Sebelumnya, masyarakat di Bojonegoro dan sekitarnya jika akan membuat paspor harus mengurus ke Surabaya atau Madiun.

"Artinya ini bisa mengurangi kerugian ekonomi rakyat yang habis di perjalanan," pungkasnya.

Hadir dalam acara ini, Bupati Bojonegoro Suyoto, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Kemenpan-RB Shadiq Passadigoe, pejabat di lingkungan Kemenkumham, dan Pemkab Bojonegoro. (OL-2)