Teliti Calon sebelum Memilih

PESTA demokrasi 2018 di Sumatra tidak hanya diramaikan dengan kiprah politikus. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Se-Sumatra pun tidak ingin melewatkan hajatan besar itu.

Kemarin, para pegiat itu berkumpul di Padang, Sumatra Barat. Tahun politik dan potensi politik uang membuat mereka mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjebak dan memilih pemimpin yang tidak baik.

"Kami menyerukan warga tidak memilih calon kepala daerah yang bermasalah dalam integritas dan terindikasi melakukan tindakan koruptif. Warga jangan memilih mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam perusakan lingkungan, sumber daya alam, dan merampas hak masyarakat," ujar juru bicara koalisi, Roni Saputra, kemarin.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak memilih calon kepala daerah yang menerima bantuan dana dari korporasi perusak lingkungan, terlibat korupsi, membela koruptor, dan terlibat dalam upaya melemahkan pemberantasan korupsi. "Jangan juga dipilih mereka yang melakukan politik uang, kampanye hitam, dan melanggar UU," tambah Roni.

Koalisi terdiri dari berbagai LSM, organisasi profesional, dan organisasi mahasiswa dari Aceh, Padang, Jambi, Riau, Sumatra Selatan dan Sumatra Utara.

Koalisi, lanjut Roni, akan melakukan penelusuran rekam jejak calon yang akan maju dalam pilkada di Sumatra, baik pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota. Pengumuman nama mereka yang dinilai sebagai calon pemimpin yang tidak ideal akan dilakukan setelah proses pendaftaran calon.

Ia juga menambahkan, calon-calon yang harus disoroti, selain petahana, ialah mantan anggota TNI dan Polri. "Demokrasi yang baik ialah yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses. Selama ini yang terjadi, masyarakat hanya dilibatkan saat pemilihan," tandasnya.

ASN netral

Dari sejumlah daerah, kenetralan aparatur sipil negara dalam pilkada terus disuarakan. Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna mengingatkan ASN netral dalam pilkada, pemilihan legeslatif, dan pemilihan presiden.
"TNI, Polri, dan ASN harus netral. Hanya saja, ASN memiliki hak pilih, berbeda dengan TNI dan Polri," ujarnya.

Secara pribadi, ASN boleh menjatuhkan pilihan pada pasangan calon tertentu. Rambu untuk mereka hanya tidak terlibat kampanye secara terbuka, apalagi dengan mengenakan pakaian dinas. "Kalau secara pribadi menjatuhkan pilihan, tidak apa-apa," ujarnya. Ia mengakui sulit untuk mengetahui saat ASN berada di rumah dan lingkungan rumah, selepas jam kerja.

"Asalkan jangan memakai pakaian dinas, datang ke lapangan atau mendatangkan orang-orang di rumahnya, kemudian woro-woro mengarahkan memilih si A dan si B. Itu salah, tidak etis," imbuhnya.

Kabupaten Malang tidak menggelar pilkada pada 2018. Namun, warga tetap mengikuti pesta demokrasi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ancaman juga dilontarkan Plt Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, HM Nursholeh. "Saya akan menindak tegas ASN yang tidak netral dalam pilkada. Sanksinya mulai dari peringatan hingga pemecatan." Ia memastikan semua ASN harus netral, tidak pandang bulu dan pangkat.

Nursholeh juga terlibat dalam pilkada Kota Tegal dengan maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Wartono. (BN/JI/N-2)