Demi Pembangunan, Warga Wonosobo Hibahkan Tanah

WAJAH Budi Irawan merona saat bercerita. Kepala Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, itu mengaku tidak berhenti bersyukur melihat antusiasme warganya menyambut pembukaan jalan alternatif menuju kawasan wisata Dieng, yang membelah desa itu. “Warga merelakan tanah mereka dibanguni jalan alternatif sepanjang 3,4 kilometer dengan lebar 6 meter. Tanah yang dihibahkan itu milik 377 kepala keluarga,” tuturnya, Kamis (28/12). Warga tidak menolak ketika Pemerintah Kabupaten Wonosobo berencana membangun jalan alternatif untuk mengembangkan pariwisata. Tanpa dikomando, warga menyambutnya dan menyerahkan lahan mereka, tanpa meminta ganti rugi sedikit pun.

Setelah hibah tanah diserah­kan, kata Budi, warganya meminta pemerintah segera membangun jalan. “Warga berharap setelah ada jalan wisata alternatif ke Dieng, kelak akan berdampak positif pada kehidupan ekonomi mereka.” Sebagai apresiasi kepada warga, pemerintah desa memberikan piagam penghargaan. “Pemerintah desa juga memberikan potongan biaya penerbitan sertifikat sebesar Rp52 ribu per lembar,” lanjut Budi. Rencana pembuatan jalan alternatif itu sudah membawa dampak naiknya harga tanah di Mlandi mencapai 200%-300%. “Ini juga keuntungan bagi warga,” papar Budi.

Hibah juga dipilih Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, demi meretas kemacetan yang sering terjadi. Hibah dilakukan terhadap jalan selebar 12 meter dan panjang 7 kilometer. Jalan interchange Karawang barat itu tanpa status meski merupakan pintu masuk ke Kota Karawang. Karena status kepemilikan jalan yang tidak jelas, pemeliharaan jalan menjadi terbengkalai, bergelombang, dan berlubang sehingga menyebabkan kemacetan parah.

“Kami sudah mencoba melakukan pelebaran dan perbaikan dengan anggaran Rp65 miliar selama dua tahun anggaran, 2017, dan 2018. Setelah itu, jalan kami hibahkan kepada pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang, Acep Jamhuri.

Hibah, lanjutnya, harus dilakukan karena total dana yang dibutuhkan untuk perbaikan mencapai Rp300 miliar lebih. Anggaran pemerintah kabupaten tidak akan mampu mencukupinya. Perbaikan interchange Karawang Barat sangat penting terkait dengan sejumlah megaproyek yang akan dibangun pemerintah di kabupaten ini, di antaranya kereta cepat Jakarta-Ban­dung dan pembangunan bandara baru.(TS/CS/N-2)