Siapkan Dana Pacu Sumber Daya

BENCANA tidak akan diha­dapi sendiri oleh Sri Muslimatun. Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta itu memastikan pada 2018, pemerintah kabupaten akan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

“Pemkab sudah menyiapkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp9 miliar pada 2018. Selain dana, kami juga mendapat dukungan dari 51 komunitas relawan guna siaga,” kata Sri, kemarin.

Para relawan akan menambah kekuatan tim di lapangan yang selama ini sudah digalang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas, dan badan TNI serta Polri. “Masyarakat juga terus digugah kesadarannya untuk memahami bencana, melalui desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana,” tandasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto menambahkan 51 komunitas relawan itu memiliki 1.970 anggota yang siap digerakkan untuk

penanganan bencana. “Menghadapi puncak musim penghujan, kami bisa menggerakkan 300 relawan per hari untuk siaga bersama TNI dan Polri.”

Di desa, pihaknya juga sudah mengaktifkan 36 desa tangguh bencana dan 46 sekolah siaga bencana.

Di DI Yogyakarta, ungkap Plt Kepala Pelaksana BPBD Krido Suprayitno, pemprov menyiapkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp17 miliar. “Selain melakukan upaya pencegahan bencana, kami juga menggunakan dana itu untuk membangun desa tangguh bencana.”

SDM mumpuni
Selama 2017, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, juga menderita luka berat akibat bencana. Terakhir, pada November lalu, banjir bandang dan tanah longsor menerjang 67 desa di 19 kecamatan.

“Pada 2018 kami melakukan upaya antisipasi dengan sejumlah langkah konkret. Ada sejumlah program digelar, dengan tujuan akhir mengupayakan pengurangan risiko dampak bencana secara maksimal,” kata Kepala BPBD Bambang Haryanto.

Salah satu program penting ialah meningkatkan kemampuan SDM dalam penanggulangan bencana. Wonogiri ditargetkan bisa menurunkan indeks rasio bencana, yang selama ini skornya selalu tinggi.

Masih di Jawa Tengah, Klaten menyiapkan Rp1,075 miliar untuk penanganan bencana 2018. Dana itu disiapkan untuk berbagai jenis bencana yang rawan terjadi di daerah ini, mulai banjir, lahar hujan, erupsi, angin kencang, pergerakan tanah, hingga longsor.

Daerah terancam bencana di Klaten juga mencapai 62 desa di 12 kecamatan. “Untuk mengurangi risiko bencana, kami mengantisipasi dan mewaspadainya dengan mendirikan posko siaga bencana,” kata Kepala Pelaksana BPBD Klaten Bambang Giyanto.

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan juga percaya diri mampu mengantisipasi bencana di wilayahnya. “Kami menyiapkan personel, sarana dan prasarana, serta anggaran.”

Dalam penelusurannya, bencana banjir di provinsi ini dipicu maraknya aktivitas penambangan pasir timah ilegal. Sungai-sungai menderita pendangkalan akibat sedimentasi hasil buangan tambang.

“Daerah rawan becnana di Pangkalpinang, Bangka Barat dan Belitung Timur. Kami memprogramkan untuk melakukan normalisasi sungai dan membangun kolong retensi pada 2018,” lanjut Erzaldi.

Di Sulawesi Selatan, Kepala BPBD Syamsibar mengaku akan melakukan penguatan kapasitas sumber daya, melalui ketersediaan peralatan, logistik, dan personel. (AT/WJ/JS/RF/LN/JL/BB/N-2)