GM FKPPI Deklarasikan Wajib Netral di Politik

RAPAT Pimpinan Khusus (Rapimsus) III 2017 Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri Indonesia (GM FKPPI) menghasilkan keputusan tetap menjaga kemurnian dan netralitas organisasi anak TNI-Polri dan purnawirawan.

Keputusan itu disepakati bersama oleh seluruh pengurus pusat dan daerah se Indonesia. Deklarasi pun ditandatangani untuk memurnikan visi, misi dan netralitas dalam sektor politik, yakni tidak berafiliasi ke partai politik maupun tidak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Rapimsus III sejak Jumat (24/11) malam hingga Minggu (26/11), dihadiri Penglima TNI Gatot Nurmantyo, Pangda seluruh Indonesia, Danrem seluruh Indonesia, Pengurus Pusat dan Daerah serta Pengurus Cabang GM FKPPI di Jawa Timur.

"Kami tegaskan bahwa GM FKPPI organisasi yang independen, netral dan mandiri. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Panglima TNI yang senantiasa tak pernah lelah membina kami," kata Ketua GM FKPPI Pusat, Hans Havlino Silalahi, Minggu (26/11).

Hans menyatakan, selama dua tahun ini, GM FKPPI telah belajar dan mematangkan diri dalam berorganisasi. Hasil deklarasi ini, meneguhkan GM FKPPI untuk berada di garis perjuangan TNI-Polri.

"GM FKPPI ini organisasi pencetak kader dan eksklusif, hanya untuk putra-putri TNI-Polri dan purnawirawan. Organisasi kami mencetak individu-individu yang memiliki pribadi berkarakter dan memiliki kedewasaan untuk menjaga dan merawat bangsa ini," ujarnya.

Keputusan dalam Rapimsus, lanjutnya, juga untuk menyikapi permasalahan di organisasi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang datang bersama seluruh jajaran petinggi TNI, KASAD, KASAU, dan KASAL, menyatakan, seluruh pengurus GM FKPPI agar kembali berpegang teguh pada marwah dibentuknya organisasi.

Selain itu, sebagai bentuk penyikapan atas keputusan dua tahun lalu terkait peleburan organisasi FKPPI dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) GM FKPPI, menjadi GM FKPPI. Adapun ketuanya langsung dilantik oleh Panglima TNI.

"Kami disini ini menegaskan GM FKPPI tidak berafiliasi dengan partai apalagi ikut Pilkada," tegas Gatot, saat membuka Rapimsus III, Jumat (24/11).

GM FKPPI yang awalnya merupakan gabungan Ormas FKPPI dan OKP GM FKPPI, resmi kembali dipisahkan oleh Panglima TNI. Gatot menyampaikan selama dalam peleburan tersebut, banyak ketentuan yang telah dilanggar.

Salah satunya, kata Panglima, mulai dari pengangkatan pengurus bukan dari keluarga TNI-Polri di FKPPI. Hal itu dinilai Panglima sudah melanggar aturan organisasi.

"Saya semakin sedih, di koran disampaikan, akan membentuk kader 5 orang tiap desa. Itu disampaikan pada Presiden Joko Widodo. Itu jelas tidak benar," tegas Panglima.

Gatot menjelaskan, jika anak guru bisa ada 5 orang di tiap desa. Tapi jika TNI dan Polri, belum tentu ada. Karenanya, Panglima TNI mengajak semua jajaran KASAD, KASAU dan KASAL untuk menegaskan hal ini. "GM FKPPI darahnya sama. Ini rumah kita bersama," imbuhnya.

Keputusan yang dihasilkan pada Rapimnus III, yakni menegaskan kembali bahwa organisasi GM FKPPI sebagai organisasi anak putra-putri TNI-Polri dan purnawirawan. GM FKPPI menghentikan peleburan secara utuh. Artinya, tidak ada lagi hubungan antara FKPPI dan GM FKPPI sesuai amanat Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. (OL-6)