Politik Uang masih Pengaruhi Pemilih

POLITIK uang masih berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. “Politik uang berhasil memengaruhi pilihan masyarakat, angkanya lebih dari 50%. Angka ini saya peroleh berdasarkan informasi dari bebe-rapa lembaga survei,” ungkap Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra, Senin (13/11). Dia menyatakan politik uang telah berhasil menyeret pemilih mendukung calon yang memberi uang. “Masyarakat yang menerima uang biasanya rela memilih calon pesanan yang diminta oknum pemberi uang. Jika tidak dicegah, ini bisa merenggut hak demokrasi,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap penyelenggara pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bisa meningkatkan kewaspadaan. “Harus dari awal bisa dicegah. Jangan nanti saat masa kampanye atau bahkan di akhir kampanye menjelang hari pencoblosan,” katanya. Dia mengaku menyampaikan imbauan itu saat pelantik-an Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Bandung Barat, akhir pekan lalu. Dalam menghadapi Pilkada 2018, PPP dan PDIP Kabupaten Bandung Barat akan berkoalisi.

Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung Barat Syamsul Maarif, kemarin, menyatakan keputusan untuk berkoalisi dengan PDIP setelah mendengar ma-sukan dari seluruh pengurus kecamatan saat musyawarah kerja cabang (mukercab) pada Sabtu (11/11). Adapun deklarasi koalisi menunggu rekomendasi nama dari DPP PDIP.

Dia beralasan, keputusan untuk berkoalisi karena menilai figur yang dimajukan dari PDIP sangat mumpuni. “Ada permintaan dari kiai agar kita juga mengusung nama wakil bupati, tapi saya katakan tidak. Keputusan untuk mendukung PDIP sudah mutlak. Kami serahkan semua keputusan kepada PDIP,” bebernya. (DG/N-1)