Kantor KPU Dipalang, Verifikasi Parpol Terhenti

VERIFIKASI partai politik dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lanny Jaya, Papua, terhenti sejak tiga hari terakhir atau lumpuh akibat pemalangan oleh seke-ompok masyarakat. “Sudah tiga hari kami tidak melaksanakan aktivitas di kantor KPU karena dipalang sejak Sabtu (11/11),” kata Ketua KPU Lanny Jaya Tanus Kogoya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (13/11) Menurut dia, masyarakat melakukan aksi pemalangan sebab melihat ada perubahan terhadap jumlah penduduk khusus daerah pemilihan (dapil) 3.

“Pemalangan terkait data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2), tetapi KPU Lanny Jaya tidak ada kaitan dengan DAK2 karena itu bukan domain kami,” katanya. Ia mejelaskan DAK2 yang sementara dipegang KPU ialah yang dikeluarkan pemerintah pusat. “Pemutakhiran data belum dilakukan. Data yang KPU pegang ialah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Berdasarkan data yang dipegang masyarakat, lanjut dia, terjadi penurunan jumlah penduduk di dapil 3 sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap penurunan jumlah kursi DPRD. Sementara itu, KPU Purbalingga, Jawa Tengah, menemukan 70 dari 406 nama ganda keanggotaan partai politik (parpol) tidak terindentifikasi. Oleh karena itu, KPU Purba-lingga meminta parpol untuk menghadirkan nama-nama tersebut.

Komisioner KPU Purbalingga Mey Nurlela mengatakan, setelah verifikasi administratif, KPU menemukan 406 nama ganda. Lalu proses dilanjutkan dengan verifikasi faktual. “Dari 406 nama ganda, hasil verifikasi administratif ditemukan 70 nama yang tidak teridentifikasi. Jika parpol tidak bisa menghadirkan, nama-nama tersebut bakal dicoret,” katanya. (LD/Ant/N-1)