Desa masih Setengah Hati Urus BUMDes

BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) diproyeksikan menjadi penopang undang-undang desa untuk membentuk desa mandiri. Namun, sejauh ini banyak desa yang masih setengah hati mengurusnya.

Hal itu mengemuka dalam BUMDes Talk bersama pimpinan BUMDes se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Surakarta, Senin (13/11).

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, hal itu antara lain bisa dilihat dari anggaran yang dilokasikan untuk pengembangan BUMDes.

"Dana desa memang untuk program padat karya, tetapi kita juga harus memberikan perhatian kepada pengembangan ekonomi. Kita lihat dari sisi alokasi BUMDes, masih banyak desa yang setengah hati menganggarkannya," kata Anwar.

Dilihat dari pertumbuhannya, BUMDes sebetulnya cukup menggembirakan. Hingga Oktober 2017 jumlahnya telah mencapai 22.000 atau meningkat 4.000 dibandingkan dengan 2016. Namun, jika dilihat dari jumlah desa yang sebanyak 74.910, terhitung masih sedikit.

Hal yang sangat menggembirakan juga saat ini ada lebih dari 50 BUMDes yang memiliki omset di atas Rp500 juta per tahun. Bahkan, ada pula yang sudah mencapai miliaran rupiah per tahun. Salah satunya Desa Ponggok yang mampu meraih omset hingga Rp12 miliar per tahun.

"Ini luar biasa," katanya.

Anwar menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan BUMDes yang dalam proses berkembang, dan menganalisa pengaruhnya pada peningkatan ekonomi desa. Pihaknya juga akan mengembangkan e-BUMDes sebagai wadah pembelajaran secara daring yang ditargetkan bisa diakses oleh seluruh BUMDes pada 2018.

Anwar optimistis, konsep BUMDes yang digarap secara serius akan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, dan menekan arus urbanisasi di desa.

Anwar juga mengakui, selain BUMDes yang telah berhasil itu masih banyak juga BUMDes yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan. Hal itu dikarenakan masih banyak desa yang belum mengetahui bisnis apa yang tepat untuk dikelola, dan lebih memilih usaha simpan pinjam.

"Makanya kita gandeng Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) untuk mendampingi BUMDes," katanya.

Anggota Forum Pertides, Suratman mengatakan, desa sudah selayaknya menjadi pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu BUMDes Talk ini harus menghasilkan sebuah langkah strategis berdasarkan pengalaman dan dilaksanakan bersama-sama. (X-12)