Pedagang belum Jual Beras sesuai HET

PENJUALAN beras di Sumatra Selatan (Sumsel) terkena dampak dengan pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah sejak September lalu.
Hingga saat ini masih banyak pedagang yang memilih menjual beras di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, banyak pedagang memilih beras premium daripada medium karena faktor selisih harga.

Kepala Dinas Perdagagan Provinsi Sumsel Agus Yudiantoro mengakui sejak diberlakukannya HET, banyak petani yang menjual beras di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka memilih menjual ke pedagang besar ketimbang ke pemerintah. “Saat ini pasokan beras cukup banyak. Petani pasti menjual dalam jumlah besar kepada pembeli beras dengan harga lebih tinggi. Apalagi saat ini sudah musim panen,” ujar Agus, Jumat (27/10).

Alasannya harga pokok penjualan beras yang ditetapkan pemerintah dianggap petani cukup rendah. Untuk mengatasi hal itu, Perum Bulog akan menggelar operasi pasar minggu depan di Ogan Ilir, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Dari Temanggung, Jawa Tengah, dilaporkan harga beras masih bertahan di kisaran Rp10.500-Rp11.500 per kilogram. Harga itu termasuk mahal karena masih banyak area persawahan yang belum panen. Ani, pedagang beras di Pasar Kliwon Rejo Amertani, mengatakan mungkin harga beras masih akan naik karena stok beras di tingkat petani menipis. “Saat ini petani sedang mulai menanam padi sehingga belum panen,” kata Ani.

Pada musim tanam kedua ini yakni Oktober-Desember, potensi panen di Jawa Tengah bagian selatan sekitar 40 ribu hektare. Luasan panenan hingga akhir tahun berada di Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Adapun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, luasan lahan tanaman padi pada musim tanam Oktober 2017-Maret 2018 sekitar 374 hektare. Para petani sudah mulai melaksanakan musim tanam padi berbarengan dengan turunnya hujan.

Pupuk bersubsidi
Pada musim tanam ini masalah pupuk juga menjadi perhatian. Di Jawa Tengah, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen mendesak dinas pertanian setempat menggelar rapat koordinasi untuk realokasi pupuk bersubsidi pada November dan Desember. Ketua KTNA Sragen Suratno mengatakan adanya realokasi pupuk itu untuk mengetahui kekurangan pupuk bersubsidi yang akan digunakan para petani. “Kebutuhan pupuk sebetulnya hampir sama seperti kebutuhan dua musim sebelumnya. Rapat ini untuk mengetahui kebutuhan pupuk,” terangnya.

Di wilayah lain yakni di Pasuruan, Jawa Timur, kebutuhan pupuk hingga akhir 2017 dipastikan aman. Kabupaten Pasuruan mendapat tambahan pupuk bersubsidi sebanyak 16.221 ton. Sementara itu, untuk mendukung suksesnya pertanian, selain pupuk dan bibit, pemerintah pusat memberikan bantuan 154 unit alat mesin pertanian untuk Pemkab Lamongan, Jawa Timur. Bantuan tersebut untuk mendukung modernisasi pertanian. (LD/AB/WJ/TS/BB/JH/YK/JS/N-3)