Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Bali Tuan Rumah Pekan Inovasi Perkembangan Desa

Arnoldus Dhae
27/10/2017 13:42
Bali Tuan Rumah Pekan Inovasi Perkembangan Desa
(ANTARA/Irwansyah Putra)

BALI didaulat menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa (PINdeskel) tahun 2018 mendatang.

Terkait dengan kesiapan Bali menjadi tuan rumah, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan didampingi jajarannya secara khusus berkunjung dan mengadakan rapat koordinasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jumat (27/10).

Dalam pengarahan singkatnya, Nata Irawan mengapresiasi upaya pemerintah daerah Bali dalam membina dan mendorong inovasi pengembangan desa sehingga tahun ini Desa Kutuh, Kuta Selatan menyabet Juara I dalam lomba desa. Atas keberhasilan ini, maka Bali secara otomatis dipilih sebagai tuan rumah PINdeskel. Melalui ajang ini, Desa Kutuh akan jadi contoh bagi desa lain di seluruh Indonesia.

Dalam rapat koordinasi itu, Nata Irawan juga menyinggung pemanfaatan dana desa yang belakangan banyak menyita perhatian. Dia berharap agar dana bisa diterima dengan utuh dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat desa. "Saya tak ingin ada dana desa yang dicubit-cubit, diambil kanan atau kiri," ujarnya.

Guna mencegah penyimpangan pemanfaatan dana desa, Kemendagri, Kementerian Desa, dan Polri telah meneken MoU untuk mengawal percepatan penggunaan dan pengawasan dana desa. Namun, menurutnya, MoU itu harus ditindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih kongkrit yang menjelaskan secara detail siapa berbuat apa. "Intinya, pemanfaatan dana desa ini harus kita kawal secara ketat agar aman dan bermanfaat," imbuhnya.

Sementara itu, Kadis PMD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong pemberdayaan dan inovasi perkembangan desa. Salah satunya yaitu melalui kegiatan pelatihan bagi kepala desa, sekdes dan bendahara. Terkait dengan penggunaan dana desa, Lihadnyana juga memandang perlu adanya MoU lanjutan yang lebih spesifik.

Pada kesempatan itu, Kadis PMD juga menyampaikan masukan terkait adanya beberapa regulasi pusat yang tak serta merta dapat diterapkan di daerah. Usai menggelar pertemuan di Dinas PMD, Dirjen Nata Irawan beserta rombongan langsung meninjau Desa Kutuh. (OL-05)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya