Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PERHATIAN besar terhadap masalah pendidikan terus diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tahun ini dan tahun depan, sejumlah ruang kelas baru akan dibangun untuk SD dan SMP. "Penambangan ruas kelas baru menjadi prioritas fisik di sektor pendidikan. Tahun ini ada ratusan unit yang dibangun," ujar Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono, Senin (4/9). Dengan adanya ruang kelas baru, dia yakin bisa mengatasi kekurangan ruang kelas yang rusak. Konsentrasi penambahan kelas untuk SD dan SMP bisa dilakukan setelah kewenangan pengelolaan SMA diambil alih oleh pemerintah provinsi. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi membenarkan pembangunan ruang kelas baru SD dan SMP akan kembali menjadi prioritas di APBD 2018.
"Alokasi anggarannya belum diputuskan. Tapi dari skala prioritas, dinas pendidikan banyak mengalokasikan pembangunan ruang kelas baru pada tahun depan. Jumlahnya ada ratusan." DPRD, lanjut dia, juga sepakat dengan keinginan bupati yang mengubah paradigma pembangunan pendidikan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Setelah itu, baru kelengkapan sarana dan prasarana, seperti pengadaan komputer. Kerusakan ruang kelas dalam jumlah besar juga terjadi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Dari total 363 ruang kelas SD dan SMP, 248 di antaranya rusak. "Sebanyak 102 kelas rusak sedang, 104 rusak berat, dan 42 rusak total. Meski kelas banyak yang rusak, kegiatan belajar mengajar semua kelas itu bisa tetap berjalan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan, Yunus Luat.
Banyaknya kelas rusak yang terlambat diperbaiki itu, lanjut dia, terjadi akibat kurang aktifnya pihak sekolah melapor ke dinas pendidikan. Akibatnya, kelas rusak tidak terkover bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Untuk perbaikan pada 2018, dinas pendidikan sudah mengusulkan dana Rp17 miliar untuk SD dan Rp24 miliar untuk SMP. Perbaikan kelas harus dilakukan sekolah secara swakelola dari anggaran yang diberikan pemerintah. Kondisi kurang ideal akibat kekurangan ruang kelas bisa terlihat di Sekolah Dasar 173106 Parbubu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Dari seharusnya ada enam kelas di satu sekolah, SD ini hanya memiliki lima ruangan.
Sebanyak 96 siswa di kelas satu dan dua pun harus berbagi satu ruangan. Mereka hanya dipisahkan dengan sekat papan tipis seadanya. "Sejak bekerja di sini pada 2015, saya sudah melaporkan keadaan ini ke dinas pendidikan. Permintaan untuk menambah kelas ternyata tidak juga diluluskan," kata Kepala SD 173106 Parbubu, Hertoni Hutasoit. Dina Mariana Hutagalung, alumnus sekolah itu, mengaku saat bersekolah pada 2000 lalu, ruang kelas masih ada enam. Namun, setelah direnovasi pada 2014, jumlah kelas justru diciutkan menjadi lima kelas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved