2 Tahun Dioperasikan Jembatan Ambruk

SELESAI dibangun pada 2015 lalu, jembatan beton di Desa Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, ambruk, Kamis (17/8). Fondasi jembatan di atas tanah rawa yang amblas diduga menjadi penyebabnya. DPRD Barito Kuala pun bergerak. Tim dari Komisi III bersama instansi terkait akan turun ke lapangan melakukan investigasi. "Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Ambruknya jembatan itu sangat merugikan warga karena transportasi terganggu dan perekonomian warga terpengaruh," kata Ketua DPRD Barito Kuala, Hikmatullah.

Bupati Barito Kuala Hasanudin Murad mengakui kondi-si geografis daerahnya didominasi lahan rawa. Akibatnya, biaya pembangunan infrastruktur mencapai empat kali lipat dibanding daerah lahan kering. "Umur jalan tidak bertahan lama di sini. Kami selalu harus berpikir keras karena pemeliharaan infrastruktur selalu menyedot dana besar," tandasnya. Di Jawa Timur, Bupati Pasuruan M Irsyad Yusuf memperotes pengerjaan perbaikan jalur pantura di Jl Raya Raci Pasuruan, yang dinilai lamban.

Setelah 1 bulan, pekerjaan yang dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) belum menunjukkan kemajuan yang berarti. "Pengerjaan perbaikan seperti sengaja diulur. Beberapa kali saya melintasi lokasi, tidak tampak ada aktivitas dari pekerja. Akibatnya, kemacetan panjang terus terjadi. Padahal jalur pantura masih menja-di akses utama transportasi perdagangan dan jasa," tandasnya. Selain itu, lambannya pengerjaan perbaikan juga mengakibatkan rusaknya jalan-jalan alternatif di Kabupaten Pasuruan. Untuk menghindari kemacetan, para pengendara akhirnya mencari jalan alternatif.

Seperti jalan ke Pesantren Sidogiri dan lainnya. Kini, kemacetan terjadi tiap hari. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, juga dipusingkan dengan jalan rusak yang tersebar di 39 kecamatan. Untuk dana perbaikan dibutuhkan total anggaran Rp750 miliar. "Perbaikan jalan desa di 39 kecamatan belum bisa dilakukan. Dana yang kami miliki sebesar Rp49,5 miliar sudah ludes untuk membeli kendaraan operasional untuk 351 desa," kata Kepala Dinas Binamarga, Bambang Alamsyah.