Pangdam Ingatkan Warga Kalsel Antisipasi Paham Komunis dan Radikal

PANGDAM VI Mulawarman, Mayjen TNI Sonhadji, mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi masuknya paham komunis dan radikal.

"Saya kira seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk di Kalsel ini perlu mewaspadai masuknya paham komunis dan radikalisme tersebut, karena hal itu jelas bertentangan dengan Pancasila," ujarnya di Banjarmasin, Selasa (25/7).

Sonhadji menyampaikan hal itu saat melakukan silaturahim dengan jajaran pejabat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kalsel, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Menurut Pangdam, untuk menangkal masuknya paham yang tidak sesuai dengan Pancasila tersebut, seluruh elemen masyarakat di daerah ini hendaknya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara.

Dalam mengantisipasi masuknya paham komunis dan radikal tersebut, kata Sonhadji, TNI telah melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar memberikan kesadaran terhadap rasa kebersamaan menangkal paham menyimpang tersebut.

Selain itu, Pangdam juga mengharapkan seluruh elemen masyarakat di Kalsel untuk mewaspadai kondisi Indonesia sekarang ini, karena ke depan akan menjadi rebutan negara-negara lainya. Hal itu terjadi, kata dia, mengingat kondisi Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) dan energi serta sumber daya air yang cukup besar.

Dia menyebutkan, konflik yang terjadi di dunia dewasa ini sekitar 70% dilatarbelakangi memperebutkan energi, seperti di kawasan Timur Tengah.

Secara terpisah, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam pertemuan itu menyampaikan isi Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, yang isinya Kalimantan merupakan bagian dari NKRI.

"Jika ada warga di Kalimantan yang berpikir ingin lepas dari NKRI, artinya mereka mengkhianati para pejuang yang telah berjuang untuk kemerdekaan, apabila hal itu terjadi mereka kualat dengan pejuang," katanya.

Menurut Sahbirin, apabila generasi penerusnya kualat dengan para pejuang, maka sangat sulit Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama Indonesia Merdeka. Ke depan, kata Gubernur, bangsa Indonesia yang sudah merdeka 72 tahun harus berpikir bagaimana agar rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. (OL-2)