Serapan APBD masih Rendah

GUBERNUR Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan kendala jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyerap anggaran.

"Pekan depan saya tunggu apa yang menjadi kendala utama. Kalau memang tidak bisa diselesaikan di tingkat dinas, akan dibawa di tingkat sekretaris daerah (sekda). Saya mau pekan depan sudah final dibicarakan. Apa yang bisa dan tidak bisa, apa masalahnya, dan seperti apa solusinya," tegas Syahrul seusai bertemu dengan pimpinan OPD di rumah jabatan di Kota Makassar, kemarin.

Menurut dia, serapan APBD Sulsel di awal tahun memang agak lamban lantaran tarik-menarik dana alokasi khusus (DAK) antara daerah dan pusat.

Hal itu membuat kepastian anggaran terganggu dan berdampak pada lambatnya proses tender sejumlah proyek.

"Kami juga baru mendapat kepastian dari pusat sehingga proses tender lambat karena belum ada kepastian. Jangan sampai sudah ditender, dananya tidak terisi sehingga memang tidak sepenuhnya kendala itu ada dalam kendali kita," urainya.

Serapan APBD 2017 periode Januari-Juni di pemerintah provinsi masih cukup lamban.

Dari target realisasi APBD untuk semester pertama di angka 50%, capaiannya masih sekitar 20%.

Syahrul meminta semua OPD bisa memaksimalkan upaya dan langkah agar implementasi APBD bisa sesuai dengan target.

Sementara itu, serapan APBD Pemprov Jawa Barat juga masih rendah.

Dari APBD 2017 Rp33,85 triliun, serapannya masih di angka Rp12,79 triliun.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan serapan sampai 7 Juli lalu tersebut masih berkisar 37,78% dari total anggaran.

Angka itu, menurutnya, masih rendah karena lelang dan kontrak ada yang sudah memasuki pembayaran.

"Target penyerapan idealnya 45% di triwulan I. Jadi, ada defiasi 8%," katanya di Bandung.

Dengan demikian, ia mengeluarkan surat edaran untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran APBD.

"Ini terkait penyerapan triwulan I 2017 yang masih rendah," ujarnya. (EM/JH/LN/HJ/N-1)