HTI adalah Penyelundup Demokrasi

SISTEM negara khilafah yang dikampanyekan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukanlah solusi untuk keluar dari semua permasalahan. Adapun kampanye yang mereka lakukan di negara demokrasi seperti Indonesia dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan berorganisasi merupakan bentuk penyelundupan demokrasi.

Pernyataan ini disampaikan Prof Nadirsyah Hosen, Dosen Fakultas Hukum Monash University Australia, yang juga Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Istimewa Australia, pada seminar kebangsaan bertajuk 'Khilafah Adalah Sebuah Kekhilafan: Dengan Semangat Nasionalisme Kita Perkokoh Persatuan Indonesia Sebagai Negara yang Bersasaskan Pancasila', di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (8/5).

"Ini yang disebut sebagai penyelundupan demokrasi. Jadi mereka penyelundup," kata Nadirsyah.

Menurut Nadirsyah, mereka yang mengampanyekan khilafah dan mengatakan sistem khilafah merupakan sistem yang sempurna diterapkan di Indonesia karena berdasarkan Alquran dan hadis sehingga bisa menyelesaikan semua persoalan di Indonesia ialah salah besar.

Dalam sejarahnya, sistem khilafah yang diterapkan di negara Arab tidaklah sempurna. Bahkan, menurut dia, salah sedikit dan tidak sesuai dengan pemimpin saja, bisa mempertaruhkan nyawa. Jadi, lanjut Nadirsyah, sistem khilafah bukanlah sistem yang sempurna dan masih ada kekurangannya.

"Ada semua itu dalam sejarah, jasmerah, bacalah sejarah," katanya.

Nadisryah juga heran dengan sikap HTI yang ingin mengubah Pancasila dan sistem demokrasi di Indonesia, tapi selalu saja berlindung di balik demokrasi. Mereka, lanjut Nadirsyah, tidak terima acaranya dibubarkan dan menyindir mengapa negara demokrasi kok membubarkan pengajian.

"Nah kemarin itu ada pembubaran pengajiannya Felix. Mereka mengatakan kok membubarkan pengajian. Padahal, di zaman khilafah, jangankan pengajian, ulama pun ditangkapi kok kalau tidak sepaham dengan khalifah," imbuhnya.

Demokrasi, lanjut Nadirsyah, ada aturan dan hukumnya. Dalam era Orde Baru, kelompok ini bisa saja langsung dibubarkan oleh pemerintah. Namun, dalam era demokrasi seperti sekarang, mereka malah memanfaatkan demokrasi dan ingin mengubah dasar negara dan ini tidak bisa dibiarkan.

"Kita tidak perlu ragu menindak orang-orang yang memanfaatkan demokrasi untuk merusak demokrasi," katanya.

Caranya, lanjut Nadirsyah, bisa dengan dialog dan negara harus hadir. Dan kalau kelompok itu sudah kebablasan ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sebuah khilafah, mereka tidak hanya berhadapan dengan Banser, mereka juga akan berhadapan dengan juataan rakyat Indonesia.

"Menjaga NKRI bukan hanya Banser, tapi tugas kita semua. Jadi HTI akan berhadapan dengan 250 juta msyarakat Indonesia," imbuhnya.

Jadi, tegas Nadirsyah, Indonesia sudah selesai dengan sistem demokrasi. Sudah ada UUD 45 dan Pancasila.

"Khilafah bukanlah solusi untuk Indonesia," katanya. (OL-2)