Pemkot Lalai, 500 Pelajar Jadi Korban

KETELEDORAN aparatur membuat 500-an siswa SD Negeri Pajaiyyang, SD Inpres Pajaiyyang, dan SD Inpres Sudiang, di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban. Kamis (4/5), mereka tidak bisa bersekolah karena pintu masuk sekolah diblokade warga.

Said, yang mengaku ahli waris pemilik lahan yang di atasnya dibangun sekolah itu, melarang guru dan semua siswa masuk sekolah.
“Pemerintah Kota Makassar belum pernah membayar tanah milik keluarga kami yang sudah digunakan sebagai sekolah sejak 1975,” tutur Said.
Pria itu mengaku hanya meminta ganti rugi lahan seluas 5.000 meter persegi itu segera dibayar. “Sudah lama, keluarga tidak mendapat kejelas­an,” tegasnya.

Para siswa yang menjadi korban hanya bisa berdiri bergerombol di depan sekolah. “Saya datang ke sekolah seperti biasa. Sampai sekolah, pagar tergembok. Teman-teman saya juga tertahan di depan sekolah. Tidak ada yang bisa masuk,” kata Dwikita, siswa kelas enam SD Inpres Sudiang.

Kepala SD Negeri Pajaiyyang, Intan mengaku tidak tahu soal sengketa lahan di sekolahnya. “Belum ada solusi bagi siswa. Untuk sementara aktivitas belajar ditiadakan.”

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, karena anak-anak sudah mau ujian. “Kami cuma bisa berharap semoga besok sudah ada solusi dan anak-anak bisa belajar normal,” harapnya.

Lurah Sudiang Raya Andi Wahyu Rasyid mengakui ahli waris sudah beberapa kali menanyakan soal ganti rugi lahan. “Sampai saat ini, Pemkot Makassar baru mendaftar gedung sekolah sebagai aset. Lahannya belum bersertifikat.”

Setali tiga uang, Pemkot Sukabumi, Jawa Barat, juga melakukan kelalaian, sehingga merugikan RSUD R Syamsudin SH. Sudah 6 tahun atau sejak 2011, pemkot tidak membayar utang berjalan klaim jaminan kesehatan daerah yang besarnya mencapai Rp8,6 miliar.

“Utang itu tagihan jamkesda dari masyarakat miskin yang dirawat sejak 2011,” aku Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, DPRD juga menyoroti ketidak-hadiran Bupati Uu Ruzhanul Ulum saat penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah kabupaten pada 2016, Kamis (4/5).

“Ini sidang paripurna istimewa. Seharusnya, bupati dan wakil bupati, dan semua kepala dinas harus hadir,” keluh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arif Rachman. (LN/BB/AD/LD/N-2)