Gubernur Papua Dorong Dialog HAM

GUBERNUR Papua Lukas Enembe ingin dialog terbuka mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di ‘Bumi Cenderawasih’ dilakukan.

“Persoalan utama di Papua ialah kasus pelanggaran HAM yang belum pernah diselesaikan. Jadi, meski sudah dibawa hingga ke ranah pengadilan, pelakunya belum juga terungkap,” katanya di Jayapura, Kamis (4/5).

Menurut Lukas, persoalan keamanan menjadi isu di Papua, apalagi dengan keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang selalu bermasalah dengan pihak TNI-Polri.

“Sementara itu, persoalan internal di Papua ialah perang suku, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dampak dari minuman beralkohol, dan peredaran narkoba,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penyelesai­an permasalahan di Papua harus dilakukan dengan cara yang sama seperti penyelesaian konflik di Aceh.

“Semua kelompok yang berseberangan dengan pemerintah harus dihadirkan. Jika hal ini tidak diselesaikan, akan terus berlanjut hingga ke depannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Lukas menerima kehadiran rombongan Duta Besar (Dubes) HAM Belanda Kees van Baar.

“Dalam kunjungan ini, kami membahas isu apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat Papua, khususnya dalam hal pencegahan kekerasan,” kata Dubes Kees.

Menurut Kees, selain membahas pencegahan kekerasan di Papua, pihaknya juga mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk bekerja bersama dengan Kedutaan Besar Belanda dalam menangani hal tersebut.

“Kedatangan ini juga bertujuan melihat sampai sejauh mana kerja sama yang telah dibangun pemerintah Belanda pada program masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan pencegahan kekerasan yang dibahasnya dengan Pemprov Papua bertujuan agar semua pihak dapat hidup damai.

“Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di seluruh dunia sehingga perlu kerja sama semua pihak untuk mencegah terjadinya hal tersebut,” katanya.

Dia menambahkan pencegahan kekerasan menjadi isu yang menarik di seluruh dunia. (MC/Ant/N-1)