Pemkab Dapat Nilai C, Potongan Tunjangan ASN Ditambah

KARENA mendapat penilaian kurang baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat (Jabar), berencana memotong tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) para aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Badan Kepegawai­an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang Asep Aang, kemarin, menjelaskan wacana itu dilatarbelakangi hasil evaluasi kinerja Pemkab Karawang yang mendapat nilai C oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Asep menambahkan pemkab tengah mengkaji mengubah Peraturan Bupati No 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Indikator Kinerja Pegawai.

Menurut Aang, salah satu pasal yang bakal diubah ialah mengenai sanksi kinerja ASN yakni dengan menambahkan besaran pemotongan TPP.
“Bupati Karawang Cellica Nurrahhadiana ingin terus menggiatkan kinerja PNS. Salah satunya ialah memberikan tambahan penghasilan dan sanksi berupa pemotongan TPP,” kata dia.

Dia menjelaskan TPP untuk pangkat paling rendah mencapai Rp5 juta per bulan, sedangkan TPP pangkat yang tertinggi mencapai Rp35 juta setiap bulan.

Aang membeberkan, berdasarkan peraturan saat ini, bagi ASN yang tidak pernah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja, dikenai 15% potongan TPP. Untuk mereka yang tidak melaporkan kegiatan lain-lain dalam acara penting, dipotong 2% dari TPP.

“Bupati ingin ada kenaikan potongan TPP yang tidak melaksanakan kewajiban itu menjadi 20%” kata dia.

Sekretaris Daerah Karawang Teddy Ruspendi mengatakan, dengan hasil penilaian C dari Kemenpan dan Rebiro, pihaknya melakukan evaluasi besar-besaran.

Teddy mengaku telah membahas untuk melakukan penghapusan program yang dinilai tidak sinergis dan tidak sesuai.

“Kami sudah rapat malam tadi. Saya bilang coret semua program yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Bukan hanya itu, saya bilang dalam rapat juga program unggulan kita fokuskan dua program saja tetapi maksimal,” tegas dia.

Tolak efisiensi

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya memastikan menolak rencana efisiensi anggaran yang diwacanakan Gubernur terpilih Erzaldi Rosman Djohan.

Dia mengakui lebih dari 50% pendapatan asli daerah (PAD) di Babel akan habis untuk membayar gaji tenaga honorer dan TPP ASN. Dari PAD sekitar Rp600 miliar, sekitar Rp320 miliar diperuntukkan membayar gaji tenaga honorer dan TPP.

“Memang baru sebatas wacana Gubernur terpilih Babel Erzaldi untuk efisiensi anggar­an, tetapi saya tidak setuju,” kata Didit.

Menurut dia, anggaran provinsi menjadi defisit karena pelimpahan sejumlah kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi. Selain itu, anggaran pun banyak terkuras untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kita tersedot pada masalah pilkada dan pelimpahan wewenang. Ini merupakan penyebabnya. Kenapa honor dan TPP yang harus dikorbankan? Dewan berharap itu tidak dilakukan. Jangan mengorbankan yang sudah lama. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarga,” ungkap Didit. (RF/OL/N-1)