Setelah Telantar 2 Tahun 184 Bus Dioperasikan

PT Trans-Jakarta memutuskan mengoperasikan 184 bus hasil pengadaan pada 2013 pada 22 Desember lalu. Bus-bus tersebut sempat teronggok selama dua tahun di pul bus Trans-Jakarta di Cawang, Jakarta Timur, lantaran dijadikan alat bukti kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono.

Direktur Utama PT Trans-Jakarta, Steve Kosasih, mengatakan sebelum dioperasikan, seluruh unit bus sudah diperiksa. Kondisi bus juga diperbaiki terlebih dahulu sebelum diputuskan dapat dioperasikan karena sudah tidak digunakan selama dua tahun. Terlebih lagi saat dibeli, kondisi bus juga tidak maksimal, misalnya, ditemukan banyak karat di sebagian rangka.

"Ada 142 bus tipe tunggal dan 42 bus tipe gandeng yang sudah siap dioperasikan. Sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan karena kita semua tahu bus-bus ini ialah hasil pengadaan yang dianggap tidak maksimal karena banyak bus karatan. Namun, kami perbaiki lagi sehingga bisa dioperasikan," kata Kosasih, pekan lalu.

Kosasih menjelaskan rencana pengoperasian bus-bus itu harus melalui proses yang rumit dan waktu yang cukup panjang. Pengoperasian bus harus menunggu persidangan kasus korupsi Udar selesai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus menghadapi gugatan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diajukan salah satu perusahaan pemenang lelang pengadaan bus, yakni PT Ifani Dewi.

Perusahaan tersebut menuntut pelunasan pembayaran satu unit bus seharga Rp3,6 miliar dan tambahan Rp4,1 miliar untuk biaya BPKB dan STNK 30 unit bus lainnya. Proses gugatan tersebut baru selesai pada pertengahan tahun ini. "Karena banyak proses panjang yang harus dilalui, (pengoperasian) baru bisa terlaksana akhir tahun ini," ujar Kosasih. Ia menambahkan bus-bus tersebut akan didistribusikan secara adil ke 12 koridor Trans-Jakarta sesuai kebutuhan masing-masing koridor tersebut.

Memperkuat
Pengoperasian 184 unit bus itu memperkuat transportasi massal di Ibu Kota. Berdasarkan data, jumlah bus Trans-Jakarta yang telah beroperasi hingga Juli lalu tercatat 823 unit, terdiri atas 288 unit bus gandeng dan 535 bus tunggal.

Selain bus Trans-Jakarta, transportasi massal Ibu Kota juga diperkuat dengan pengoperasian 115 unit bus Kopaja. Operasionalnya juga terintegrasi dengan bus Trans-Jakarta pada 22 Desember lalu. Kopaja rencananya akan terus ditambah hingga 320 unit. Peluncuran operasional bus Kopaja itu dilakukan bersamaan dengan peluncuran 20 unit bus gandeng Scania baru. Bus Scania itu merupakan bagian dari 50 unit bus hasil pengadaan 2015.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah mengoperasikan 45 unit bus aglomerasi atau bus Trans-Jabodetabek pada Agustus lalu. Bus tersebut merupakan hibah dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan dioperasikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Untuk terus mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke kendaraan umum, pada 2016, Kemenhub berencana menghibahkan 600 bus aglomerasi kepada PPD untuk armada Trans-Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bahkan mendorong PPD untuk merekrut sopir angkutan umum lain, termasuk sopir metromini, untuk mengoperasikan bus tersebut.

"Saya sudah minta PPD dan Dishubtrans (Dinas Perhubungan dan Transportasi) DKI untuk merekrut sopir dari metromini atau operator lain. Karena nanti PPD dapat 600 bus," kata Ahok di Balai Kota, Senin (21/12) lalu.

Ia mengatakan semua sopir yang direkrut PPD dan operator yang bekerja sama dengan PT Trans-Jakarta harus menjalani pelatihan. Sebab, sopir yang mengemudikan bus-bus PPD maupun Trans-Jakarta wajib memiliki sertifikasi pelatihan tersebut.

Menurut Ahok, pelatihan itu merupakan salah satu langkah meningkatkan kemampuan sopir agar dapat mengendarai bus baru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan PT Trans-Jakarta. (Put/J-4)