Penolakan Relokasi Jadi Kendala Normalisasi

PEMERINTAH Pusat dan DKI Jakarta sepakat untuk mengebut pekerjaan normalisasi 16 kali yang melintasi Ibu Kota untuk penanganan banjir. Namun, dalam realisasinya, rencana itu bakal tak semulus perencanaan mengingat masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran kali menolak untuk direlokasi.

Normalisasi Kali Sunter misalnya, yang sampai saat ini masih terbentur masalah pembebasan lahan yang ada di bantaran kali.

Kabid Perencanaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bastari mengatakan, normalisasi Kali Sunter membutuhkan pembebasan 4,5 hektare lahan di bantaran kali. Namun, warga yang tinggal di situ ngotot bertahan, meski tidak memiliki dokumen kepemilikan atas tanah tersebut.

"Sebenarnya normalisasi sudah dilakukan sejak lama, namun terhenti pada 2012 karena terkendala pembebasan lahan di area bantaran kali. Jika kendala itu sudah diselesaikan, kami tentu langsung mengerjakan hingga tuntas," ujar Bastari.

Belum tuntasnya normalisasi Kali Sunter itu yang menjadi salah satu pemicu banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Keberadaan permukiman liar di bantaran kali membuat badan kali menyempit sehingga air meluber ke permukiman warga.

Sebenarnya, sambung Bastari, warga yang tinggal di daerah terlarang bagi permukiman itu sudah ditawari kemudahan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa langsung menempati rumah susun (rusun) jika direlokasi. Namun, mereka tetap menolak.

Permukiman liar
Berbeda dengan warga yang tinggal secara liar di bantaran kali, warga yang bermukim di area sepanjang aliran Kali Sunter minta kali itu segera dinormalisasi. Permintaan itu datang dari warga Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang pada Selasa (21/2) lalu permukiman mereka tergenang air hingga 1 meter.

Setidaknya 12 RT di RW 03 dan RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu selalu terkena imbas akibat luapan Kali Sunter.

"Warga sudah bertahun-tahun minta normalisasi kali, namun sampai sekarang tidak ada juga," keluh Ketua RW 04 Cipinang Melayu, Irwan Kurniadi. Tuntutan itu, sambung dia, juga sudah disuarakan seluruh RW di Cipinang Melayu, bahkan sudah disampaikan secara tertulis kepada Pemprov DKI Jakarta.

Lurah Cipinang Melayu Angga Sastra menjelaskan, dari 42 bidang lahan yang harus dibebaskan untuk proyek normalisasi, baru 17 bidang yang sudah dibebaskan.

"Sisanya masih dalam pro-ses," ujarnya.

Saat ini, pihaknya tengah mendata jumlah warga yang masih menetap di 25 bidang lahan yang akan dibebaskan tersebut. Pasalnya, jumlah penduduk yang bermukim di situ terus bertambah.

"Mereka tinggal dengan cara mengontrak. Sejauh ini warga yang kami data tidak sampai tiga ribu kepala keluarga. Dari satu bidang, sekitar 50 kepala keluarga yang tinggal di situ," kata Angga.

Jalan rusak
Di Kota Bekasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat mencatat sedikitnya 80 titik jalan rusak akibat intensitas hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas PUPR, Tri Adhianto menyampaikan, beberapa titik jalan yang kerusakannya cukup parah di antaranya Jalan Siliwangi, Jalan Cut Mutia, Jalan Ir H Juanda, Jalan M Hasibuan, Jalan KH Noer Ali, Jalan Pejuang, Jalan Lingkar Utara, Jalan Agus Salim, dan Jalan I Gusti Ngurah Rai.

Perbaikan di ruas jalan-jalan tersebut, lanjut Tri, akan diutamakan. Sebab, selain statusnya merupakan jalan protokol di Kota Bekasi, jalan-jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara Kota Bekasi dan Provinsi Jakarta dan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menambahkan, pihaknya mendorong agar dinas terkait menyegerakan perbaikan jalan-jalan rusak itu. Sebab, jika kerusakan jalan tersebut dibiarkan, akan memunculkan genangan jika hujan kembali turun. Imbasnya, kerusakan jalan tersebut akan semakin parah. (Gan/J-1)