Sekolah Inklusi Antara Ada dan Tiada

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyediakan sarana sekolah inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus di semua jenjang.

Semua jenjang yang dimaksud mulai pendidikan SD hingga SMA di setiap kecamatan. Permintaan itu disampaikan Basuki dalam rapat pimpinan pada Senin (20/2).

Dalam menanggapi permintaan tersebut, Wakil Kepala Disdik DKI Bowo Irianto menyatakan telah menyampaikan itu kepada internalnya, bahkan tim kecil telah membahasnya.

Menurutnya, perlu diperjelas makna inklusi yang dimaksud Basuki. Secara umum inklusi ialah layanan pendidikan yang menyertakan semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam proses pembelajaran yang sama. Jika itu yang dimaksud, Disdik DKI telah melaksanakan hal tersebut.

Anak berkebutuhan khusus diperbolehkan belajar bersama dengan siswa normal. "Setiap sekolah negeri dibolehkan menerima siswa berkebutuhan khusus dengan syarat hanya dua siswa disabilitas di dalam satu kelas," jelas Irianto, kemarin.

Selama tiga tahun terakhir, Disdik telah membolehkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah nonsekolah luar biasa (SLB). Namun, hanya anak-anak dengan disabilitas tidak total yang boleh sekolah di sekolah biasa. Penyandang disabilitas total, seperti tunarungu total atau tunagrahita total, harus bersekolah di SLB.

"Pemahaman mengenai inklusi perlu diluruskan. Kalau bicara inklusi, sejak 2013 kami sudah deklarasikan untuk semua sekolah. Jadi, sekolah inklusi yang kami pahami ialah memberikan akses bagi anak berkebutuhan khusus."

Pemahaman Bowo ialah permintaan Basuki menyediakan sarana inklusi di setiap kecamatan agar anak-anak berkebutuhan khusus tidak perlu jauh ke SLB. Umumnya, SLB tidak selalu ada di satu kecamatan. Mereka harus pergi jauh untuk sekolah.

Meski itu sudah diberlakukan sejak 2013, Bowo mengakui belum banyak guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Rencananya akan lebih banyak lagi guru yang melakukan pengembangan kompetensi sebagai pendamping. "Tantangannya tidak semua sekolah memiliki guru untuk pendamping khusus anak inklusi," terangnya.

Bowo mengakui pembangunan sekolah luar biasa yang baru sulit dilakukan. Pembangunan SLB membutuhkan kajian karena tidak mudah mencari lahan, terlebih di tiap kecamatan. Saat ini sudah tersedia delapan SLB di Jakarta. Sekolah inklusi di antaranya SMA 68, SMK 30, serta SMK 27. (Aya/J-2)