Bikin Kapok Pungli SMPN 3 Bogor

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin sangat menyayangkan pihak sekolah masih berani melakukan pungutan liar (pungli).

"Sanksi tegas perlu dijatuhkan pihak berwenang agar menimbulkan efek jera. Apakah dengan pencopotan kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat, agar jera," papar Ade menanggapi aksi pungli di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kabupaten Bogor.

Penetapan orangtua/wali wajib menyumbangkan uang Rp1 juta per murid, menurut Ade, tidak boleh terjadi sebab sekolah negeri sudah dibiayai APBD. Penambahan ruang kelas sebagai alasan mengutip uang Rp300 juta bukan urusan orangtua/wali murid.

"Silakan ajukan biaya untuk pembangunan ruang kelas itu ke Pemkab Bogor. Jangan memberatkan orangtua siswa. Tidak semua orangtua murid mampu," katanya.

Dia juga menyebutkan pungutan sering berlindung di belakang komite sekolah. Kasus di SMPN 3 harus dicek agar jelas siapa yang keliru. "Kalau semuanya sudah jelas, sanksi tegas perlu diberikan agar jera."

Terungkapnya kutipan wajib kepada 300 orangtua/wali murid kelas VII SMP Negeri 3 Kabupaten Bogor disampaikan para orangtua, Minggu (19/2).

Salah satu orangtua yang minta namanya dirahasiakan mengaku kaget harus menyumbang Rp1 juta dengan mencicil selama lima bulan.

"Saya diberi tahu secara lisan untuk membayar kewajiban sebesar Rp1 juta dalam lima bulan. Tidak ada surat keterangan tertulis. Hanya disebutkan untuk membangun satu ruangan kelas. Buat makan kami sekeluarga masih susah, apalagi harus memberi sumbangan sebesar itu," cetusnya.

Wakil Kepala SMP Negeri 3 Imam berdalih sumbangan tersebut bukan inisiatif pihak sekolah, melainkan keinginan orangtua murid. Imam mengakui pihaknya sudah menerima kucuran dana sebesar Rp2 miliar untuk membangun enam ruangan untuk kelas tujuh, tetapi masih kurang satu kelas lagi sehingga pihaknya berinisiatif mencari dana. (DD/J-2)