Dua Perusahaan Air Bersih Sepakat Cari Solusi

KETEGANGAN antara dua perusahaan air bersih di Bekasi mereda. Setelah sempat melontarkan ancaman memutus pasokan air curah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, PDAM Tirta Patriot memutuskan membatalkan rencana itu.

Kepala Subbagian Humas PDAM Tirta Patriot Uci Indrawijaya mengungkapkan pihaknya mencabut keputusan tersebut karena sudah tercapai kesepakatan soal penyesuaian tarif air.

"Sudah ada iktikad baik dari PDAM Tirta Bhagasasi. Kami menghormati hal itu," kata Uci di Bekasi, kemarin.

Sebelumnya, PDAM Tirta Patriot mengungkapkan rencana menghentikan pasokan air curah untuk PDAM Tirta Bhagasasi. Hal itu dilakukan karena badan usaha milik Pemkab Bekasi tersebut tidak merespons surat berisi penyesuaian tarif yang dilayangkan PDAM Tirta Patriot.

Dalam surat tersebut, perjanjian jual beli air curah diubah dari Rp3.000 per meter kubik menjadi Rp6.000 per meter kubik. Penyesuaian dilakukan karena dalam dua tahun terakhir, PDAM Tirta Patriot menderita kerugian sebesar Rp13,9 miliar.

Kerugian itu terjadi karena harga jual lebih rendah daripada harga pokok produksi. Setiap bulan, sebanyak 388 ribu meter kubik air curah dialirkan ke PDAM Tirta Bhagasasi dengan harga Rp3.000 per meter kubik.

Padahal, harga pokok produksi sebesar Rp4.500 per meter kubik. Hal itu berarti selama dua tahun, PDAM Tirta Patriot menyubsidi PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp1.500 untuk setiap meter kubik air curah,

Uci menerangkan, untuk mencairkan ketegangan antara dua perusahaan air minum itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah menemui direksi PDAM Bhagasasi. Pada kesempatan itu, direksi PDAM Tirta Bhagasasi menyanggupi pembahasan perubahan harga jual air curah.

"Kami menghormati keinginan mereka untuk duduk bersama membicarakan hal ini. Karena itu, kami membatalkan rencana penghentian pasokan air ke PDAM Tirta Bhagasasi," terang Uci.

Terpisah, Wali Kota mengatakan pihaknya bersama direksi PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi sedang membahas rencana pemisahan aset.

Namun, realisasi pemisahan aset tersebut masih menunggu keputusan dari Bupati Bekasi definitif Neneng Hasanah Yasin yang cuti karena masa Pilkada 2017. (Gan/J-4)