Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
CALON Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempertanyakan rencana kebijakan pemberian dana Rp1 miliar kepada para Ketua RT/RW. Ahok mengatakan RT/RW tidak punya dasar untuk memegang anggaran.
"Bagaimana caranya RT/RW memegang anggaran. Dasarnya apa? Hanya PNS yang bisa menggunakan anggaran," kata Ahok di Kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1).
Ahok menjelaskan anggaran Rp1 miliar mau tidak mau akan bersumber dari APBD DKI. Sementara APBD DKI harus dipertanggungjawabkan SKPD terkait setiap akhir tahun anggaran.
"Jadi bagaimana bisa nanti RT/RW menggunakannya? Itu enggak bisa. Belum lagi nentuin indikator warga miskinnya," tegas Ahok.
Sejauh ini, Ahok menentang program bantuan sosial atau pun bagi-bagi uang. Ahok memilih memberikan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang nilainya bisa mencapai Rp7,2 juta per tahun.
"Itu jumlahnya lebih besar daripada bantuan sosial. Cuma ya enggak bisa ditarik tunai saja," tegas Ahok.
Sebelumnya, pasangan calon Agus Harimurthi Yudhoyono dan Sylviana Murni ingin menerapkan program bantuan sementara dan uang yang dibagikan kepada RT/RW. Nilai bantuan sementaranya Rp5 juta dan dana ke RT/RW sebanyak Rp1 miliar. (MTVN/OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved