Jakarta Fokus Bangun Rusun Tahun Depan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta fokus melanjutkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada tahun depan. Rencana tersebut diwujudkan dalam alokasi anggaran kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) pada Rancangan APBD 2017 hingga Rp5,6 triliun.

Angka ini lebih besar dari anggaran yang dialokasikan pada APBD murni 2016 yakni Rp4,25 triliun.

Menurut Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Subagio alokasi anggaran yang demikian besar selain disebabkan pembangunan rusun yang menjadi fokus prioritas tetapi juga ditambah faktor adanya pembangunan 17 rusunawa yang dialihkan dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Pengalihan anggaran serta pelaksanaan pembangunan itu disebabkan adanya kegagalan lelang konsolidasi.

"Ada lelang konsolidasi yang gagal tahun ini jadi dialihkan ke tahun depan. Selain itu, ada tambahan anggaran untuk pembelian tanah sebesar Rp200 miliar," kata Subagio kepada Media Indonesia di Balai Kota, Kamis (1/12).

Total ada 11.105 unit rusun atau sebanyak 42 tower yang akan dibangun tahun depan

Sebanyak 1.835 unit yang terdiri dari 17 tower adalah rusun yang pembangunannya dialihkan dari tahun ini ke tahun depan. Sementara sisanya merupakan pembangunan baru.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Arifin menyatakan rusunawa rencana tahun 2016 yang gagal lelang dan akan dibangun tahun depan ada yang dibangun dengan anggaran tahun jamak dan tahun tunggal.

"Yang tahun tunggal sudah dimulai paket lelangnya setelah kemarin tanda tangan KUAPPAS (Kebijakan APBD Umum Plafon Prioritas APBD Sementara). Yang multiyears menyusul," kata Arifin.

Pembangunan rusunawa tahun depan terdapat di beberapa lokasi seperti Penggilingan, Cakung Barat, Jatinegara Barat, Semper, Pulogebang, Rorotan, dan Nagrag.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan membangun rusunawa yang terpadu dengan lokasi binaan (Lokbin) pedagang kaki lima (PKL) yang bertempat di Rawa Buaya, Jakarta Barat.

"Ada lokbin Rawa Buaya tahun depan kita mau bangun," ujarnya.

Menurut Kasubbid Program Rencana Kerja Anggaran Bappeda DKI, Agus Imam, penyusunan anggaran tahun 2017 masih mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebelumnya disusun oleh mantan gubernur DKI, Joko Widodo serta diteruskan oleh wakilnya yang kini gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Semuanya sudah ada di RPJMD lalu kami wujudkan melalui program dan pelaksanaan teknis seperti penataan kota melalui mengambalikan lagi jalur hijau pinggir kali. Maka itu dibutuhkan rusun," tuturnya.

Tak hanya itu, berbekal RPJMD pula, Pemprov DKI dan DPRD juga sepakat menambah anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp 400 miliar yang digunakan untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman dan makam.

Sementara itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki rancangan alokasi tertinggi kedua adalah Dinas Bina Marga senilai Rp 2,2 triliun dan Dinas Tata Air senilai Rp 1,4 triliun.

Dinas Bina Marga mendapat alokasi anggaran yang cukup tinggi untuk membangun infrastruktur jalan simpang tak sebidang serta trotoar. Di sisi lain, Dinas Tata Air mendapat alokasi anggaran cukup tinggi untuk membebaskan lahan agar bisa menambah serta menormalisasi waduk, situ, dan embung.

Alokasi anggaran ini sejalan dengan pembangunan rusun yang cukup banyak sehingga kegiatan normalisasi sungai, situ, waduk, dan embung bisa dilaksanakan untuk pencegahan banjir sekaligus penataan kota. OL-2