Perampingan PNS Hemat Anggaran Rp200 Miliar

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumasono memperkirakan perampingan PNS akibat revisi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tengah diajukan bisa menghemat anggaran Rp 200 miliar.

Nilai tersebut bisa didapat dari pengurangan jumlah PNS. Sebabnya, jika Perda tersebut disahkan, akan ada 800 PNS yang kehilangan jabatan akibat penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Anggaran Belanja Pegawai rata-rata di DKI sendiri nilainya mencapai Rp20 triliun. Namun demikian, Sumarsono menyatakan anggaran Belanja Pegawai yang diajukan untuk tahun 2017 belum mengalami pengurangan. Sebab, penyesuaian anggaran akan dilakukan pada APBD Perubahan setelah perombakan jabatan dan restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selesai dilakukan.

"Pasti ada penghematan bisa sekitar Rp200 miliar. Tapi anggaran tetap kami ajukan normal. Nanti kalau ada penyesuaian biar dilakukan di APBD Perubahan," ujar pria yang akrab disapa Soni itu di Gedung DPRD DKI sesuai rapat paripurna, Selasa (29/11).

Penggabungan dua SKPD direncanakan terjadi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan nomenklatur menjadi Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman. Selain itu ada pula Dinas Kebersihan yang rencananya digabung dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kebersihan DKI, Isnawa Adjie menuturkan enggan jika SKPD yang dipimpinnya digabung dengan BPLHD. Sebab, kedua SKPD itu memiliki fokus yang sangat berbeda dalam kinerjanya. Selain itu, Adji menilai Dinas Kebersihan akan menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya jika berdiri sendiri.

"Saya sih keberatan. Karena sekarang ini saya memandang Dinas Kebersihan sudah sangat fokus," tuturnya.

Selain penggabungan, ada pula badan yang akan dipecah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang akan menjadi dua badan yang masing-masing menangani khusus keuangan dan aset saja. Kepala BPKAD DKI, Heru Budi Hartono menyambut positif pemisahan tugas tersebut.

Ia menilai volume pekerjaan BPKAD saat ini memang sangat banyak. Ia berharap dengan pemisahan tersebut bisa membuat pekerjaan menjadi lebih fokus.

"Misalnya gini, satu menit lalu saya rapat soal hibah lalu lima menit kemudian ditanya soal aset. Nah, itu kan kadang berat. Jadi memang volumenya yang cukup banyak. Alhamdulillah kalau memang dipisah," tuturnya. OL-2