Joki Absen Fasilitasi PNS Malas

REVOLUSI mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo belum menyentuh aparatur negara. Tengok, misalnya, di Kota Bekasi, dengan APBD 2015 sebesar Rp3,9 triliun, alokasi anggaran untuk pegawai sebesar 39,9%. Anggaran tersebut lebih besar daripada alokasi untuk pendidikan yang hanya 20% saja. Namun, pegawai negeri sipil (PNS) di sana justru malah malas melaksanakan tugas mereka sebagai abdi masyarakat.

Kemalasan PNS di sana didukung dengan sistem absensi jadul. Di era teknologi canggih, Kota Bekasi yang selemparan batu dari Ibu Kota Indonesia masih menggunakan absensi manual. Hal tersebut dimanfaatkan sebagian pegawai di sana menjadi 'joki absen'.

Seorang PNS di Pemkot Bekasi yang berinisial S, 34, mengaku sering menggunakan jasa joki absen untuk mengisi absensi kehadirannya. Sebab, terkadang dirinya terlambat mengikuti apel pagi yang diadakan di Plaza Pemkot Bekasi setiap Senin pagi.

"Saya malas apel pagi-pagi, jadi saya suka bayar orang magang, atau TKK (tenaga kerja kontrak-red) untuk absenin (mengisikan absensi) saya," ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, hal tersebut bukan hanya dilakukan pegawai biasa saja. Namun, aksi titip menitip absensi pada joki absen turut dilakukan para pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

"Sama-sama ngertiin lah, kadang kan namanya punya keluarga, apalagi pegawai wanita punya anak kecil kalau ditinggal suka rewel jadi itu yang bikin suka telat, dan joki jadi pilihan," kilahnya.

Bagi S, keberadaan joki absen menguntungkan bagi sebagian PNS termasuk dirinya. Dengan memberikan upah jalan pada para joki, absensi kehadiran pegawai bisa terpenuhi.

"Saya suka kasih imbalan sama yang bersedia absenin saya, minimal Rp100 ribu lah, biar dia senang. Kita pun ikut rasakan manfaatnya," ungkapnya enteng.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyayangkan soal tersebut. Itu menunjukkan manajemen kontrol pegawai di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi lemah. Seharusnya sistem absensinya ditingkatkan ke sistem yang lebih canggih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Renny Hendrawati mengakui absensi manual memiliki kelemahan. Absensi kehadiran sering dimanipulasi. Pihaknya sering menemukan absensi pegawai dengan status hadir, tetapi pegawai tersebut tak ada di tempat.

"Aksi tersebut baru ketahuan saat ada inspeksi mendadak. Di absensinya ada, bahkan sudah full satu minggu, tetapi orangnya tidak ada di tempat," ujarnya.

Pihaknya berjanji tahun depan akan membangun sistem absensi online untuk seluruh PNS Pemkot Bekasi. "Sudah dianggarkan Rp300 juta, sistem itu terpusat di Kantor BKD sehingga absensi pegawai terpantau tiap hari," janjinya.(J-3)