Penderita ISPA Rogoh Rp38 Miliar

SEKITAR 5,57 juta penduduk Jakarta menderita berbagai jenis penyakit yang tergolong dalam infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat polusi udara. Angka penderita sebanyak itu mencapai sekitar 57% dari penduduk Jakarta yang berjumlah 9,5 juta jiwa.

Dari 5,57 juta penderita ISPA, 1,2 juta di antara mereka menderita asma, 330 ribu pneumonia, dan 173 ribu terkena bronkitis. Demikian antara lain data yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta United Nations Environment Programme (UNEP), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang lingkungan, pada 2012.

Menurut Direktur Eksekutif Komunitas Pencegahan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safruhan, akibat penyakit tersebut, para penderita sedikitnya telah menghabiskan uang Rp38 miliar untuk berobat. Bahkan angka itu bakal terus meningkat bila tidak ada upaya serius dalam mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, khususnya kendaraan pribadi.

Dengan tingginya angka penderita penyakit akibat pencemaran udara, ia berharap pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan infrastruktur moda transportasi massal kereta moda raya terpadu atau mass rapid transit (MRT) serta memperbaiki transportasi umum yang sudah ada.

Selain itu, Safruhan menuntut kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) segera dilaksanakan. Pembangunan jalur sepeda dengan didukung jalur pejalan kaki yang baik juga harus terus digenjot agar pejalan kaki dan penikmat sepeda bisa beraktivitas dengan nyaman dan aman.

Hal itu, ujarnya, bertujuan mendorong masyarakat agar meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. "Kita harus kurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke angkutan massal. Untuk itu perlu infrastruktur yang baik. Selain itu, berlakukan kebijakan fiskal dengan menaikkan tarif parkir sehingga orang (pengguna kendaraan pribadi) akan semakin terbatas pergerakannya," kata Safruhan, beberapa waktu lalu.

Melenceng
Selain itu, ia meminta Pemprov DKI mengawasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau yang lebih akrab di telinga masyarakat sebagai car free day (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin setiap akhir pekan.

Sejak diproklamasikan pada 2002 oleh KPBB, banyak pihak memanfaatkan CFD untuk aktivitas lain di luar sebagai sarana rekreasi dan berolahraga, di antaranya sebagai arena promosi produk hingga kegiatan berbau politis, sehingga melenceng dari tujuan awal.

Setelah CFD berlangsung 13 tahun, kegiatan yang awalnya dilakukan setiap satu bulan dan berubah menjadi setiap akhir pekan itu memang disebut-sebut telah kehilangan rohnya sebagai sarana pemulihan kualitas udara.

Selain digunakan untuk promosi produk dan kegiatan politik, hadirnya pedagang kaki lima (PKL) di area CFD membuat lokasi semrawut. Alfred Sitorus, salah seorang inisiator CFD, mengungkapkan sudah saatnya CFD dikembalikan ke tujuan awal. Menurutnya, rasa nyaman warga Jakarta yang melakukan kegiatan CFD perlu ditingkatkan.

Untuk mengembalikan CFD ke tujuan awal, tuturnya, pada perayaan 13 tahun CFD akhir pekan lalu, ia berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI terkait, antara lain dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), untuk mengatur para PKL agar lebih tertib. (Mal/J-2)