Pramono Anung Berencana Terapkan 4 Hari Kerja Seminggu

Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno berencana menerapkan sistem empat hari kerja dalam satu minggu di Jakarta. Dalam artian, terdapat penambahan satu hari libur selain akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu.

Hal ini diungkapkan pakar tata kota yang juga merupakan anggota tim transisi Pramono-Rano, Nirwono Joga dalam diskusi bersama Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

"Ini lagi tren di kota-kota Eropa sebenarnya, di Skandinavia. Apa itu? Pengurangan hari kerja. Empat hari kerja. Empat hari kerja itu salah satu yang sedang digagas (Pramono)," ujar Nirwono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1).

Baca juga : Anies: Data dan Fakta, Pramono-Rano Menang Satu Putaran

Hanya saja, sistem empat hari kerja ini hanya diterapkan saat puncak musim hujan atau puncak musim kemarau. Mengingat, dalam periode musim hujan, Jakarta kerap dilanda banjir. Kemacetan lalu lintas semakin meningkat akibat kendaraan sulit melintas di titik-titik genangan.

Kemudian saat musim kemarau, tingkat pencemaran udara di Jakarta sering kali tergolong tinggi. Bahkan, Jakarta kerap menjadi salah satu kota besar di dunia yang paling berpolusi.

Lagipula, menurut Nirwono, kebijakan ini pernah diterapkan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yakni sistem bekerja dari rumah (WFH) atau belajar jarak jauh oleh para siswa sekolah saat puncak musim kemarau maupun hujan.

Baca juga : Unggul Quick Count, Pendukung Pramono-Rano Siaga Satu Jaga Suara 

"Saya ingat waktu zamannya pak Pj Heru, pada saat puncak polusi, penerapan work from home juga sudah diterapkan. Di mana, pada puncak-puncal polusi kemarin, sekolah-sekolah juga sudah diliburkan. Bahkan, beberapa pemerintah daerah di Bodetabek juga sudah ikut meliburkan pada saat puncak polusi tadi. Artinya, gagasan 4 hari kerja ini bukan barang baru," urai Nirwono.

Hanya saja, rencana 4 hari kerja ini masih perlu dimatangkan oleh Pemprov DKI saat Pramono-Rano mulai memimpin Jakarta, serta dikoordinasikan dengan DPRD DKI Jakarta.

Nirwono menuturkan, pemerintah daerah di Jakarta mesti menetapkan apakah dalam penambahan satu hari libur ke kantor tersebut tetap mewajibkan para pegawai untuk bekerja dari rumah dan siswa belajar di rumah atau sepenuhnya diliburkan.

"Tentu yang jadi PR itu 4 hari kerja itu mau hari apa yang mau diliburkan. Sistemnya bagaimana? Apakah 1 hari yang libur itu benar-benar libur, atau masih dalam konteks work from home, atau work from anywhere," urai Nirwono.

"Empat hari kerjanya itu hari apa yang libur? Apakah masuk Senin Selasa, kemudian Rabunya libur, kemudian Kamis Jumat masuk, misalnya. Atau hari Seninnya atau mungkin bahkan hari Jumatnya yang libur. Nah, ini tentu teman-teman di DPRD yang akan memutuskan karena ini terkait dengan penentuan hari," tambah dia. (Far/P-2)