Pemprov DKI Harus Turun Tangan Cegah Narkoba, Jangan hanya Andalkan Polisi

ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Pemprov DKI turut aktif dalam mencegah keberadaan kampung narkoba di Jakarta meluas.

“Saya minta Pemprov dan dinas terkait segera mencari dan memutus penyebaran narkoba, bukan cuma di Kalipasir, tetapi di daerah-daerah rawan penyebaran Narkoba lainnya,” tutur Rio dalam keterangannya pada Minggu (21/7).

Menurutnya, Pemprov DKI perlu membuat terobosan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Jakarta. Pemerintah tak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian untuk menangkap pelaku.

Baru-baru ini, polisi menangkap puluhan orang di Kampung Boncos Jakarta Barat dan Kalipasir Jakarta Pusat lantaran positif menggunakan narkoba.

“Masalah narkoba bukan hanya urusan kepolisian, tetapi di situ ada peran pemerintah daerah dalam hal membangun manusianya,” ujar Rio.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini memandang peredaran narkoba salah satunya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan pembangunan.

Dia menyebut beberapa contoh ketimpangan pembangunan penyebab masalah sosial. Di antaranya, pencabutan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap ribuan anak Jakarta, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota, hingga RT-RW sangat penting untuk menjadikan wilayah bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba.

“Ini sebenarnya yang saya khawatirkan, membangun Jakarta tanpa memperdulikan unsur pemerataan sosial sangat fatal akibatnya,” pungkasnya. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto