Pegawai Dinas Perumahan Flexing Biaya Hotel, Heru Minta ASN Low Profile

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau pada ASN DKI Jakarta agar hidup sederhana dan tidak pamer gaya hidup mewah di media sosial.

Hal itu ia sampaikan usai mengetahui adanya pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pamer (flexing) biaya menginap di hotel hingga puluhan juta rupiah di 2019 silam. Heru menyebut, arahan gaya hidup sederhana itu akan diimplementasikan melalui instruksi gubernur yang saat ini sedang digodok.

"Ya tentunya hidup sederhana. Semuanya harus punya tatanan. Etik harus diutamakan, harus bekerja," kata Heru di Balai Kota, Rabu (5/4).

Baca juga: Larang Flexing Lewat Ingub DKI, NasDem: Kita Dukung Supaya Moral Baik

Di sisi lain, ia telah meminta kepada Inspektorat DKI agar memeriksa pegawai yang diketahui bernama Selvy Mandagi itu.

"Ya sudah saya sampaikan ke Inspektorat untuk suruh klarifikasi," imbuhnya.

Baca juga: Stok Pangan di Ibu Kota Dipastikan Aman Menjelang Lebaran

Sebelumnya, akun Twitter @PartaiSocmed membocorkan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh pejabat eselon 3 yakni Selvy Mandagi yang berstatus Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara.

Selvy diketahui menghabiskan biaya Rp27 juta untuk menginap di kamar suite Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat. Ia memesan kamar hotel untuk 30 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. Pada saat yang sama, ia juga memesan kamar untuk anaknya dengan total pembayaran Rp11.498.000. Seluruh pembayaran hotel dilakukan dengan uang tunai.

Foto berupa nota pembayaran hotel diunggah oleh pihak yang diduga anak Selvy di akun Facebook bernama Vega Violita Pinaria.

Tak sampai di situ, pada 29 Juli 2019, Vega juga mengunggah foto mobil dari jenama asal Jepang yakni Mazda. Mobil yang dibeli ialah tipe Mazda 3. Mobil tersebut diketahui dibandrol seharga Rp500 juta.

Dari penelusuran Media Indonesia, Selvy Mandagi melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pertama dan terakhir pada 2021 dengan total kekayaan Rp6.471.500.000. (Put/Z-7)