PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mempercepat penataan kawasaan utara yang menjadi titik terendah dan muara 13 aliran sungai untuk menanggulangi banjir yang selalu melanda Ibu Kota.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bahkan meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mempercepat proses pengerukan dan peninggian tanggul Kali Sunter hilir di Jakarta Utara. Selain minta pengerukan sungai dan peninggian tanggul dalam proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI paket 2B dipercepat, pihaknya juga bakal mengebut pembebasan Waduk Pluit dari permukiman liar.
"Makanya saya ngotot Waduk Pluit harus segera dibereskan. Permukiman warga yang masuk peta biru harus segera dibebaskan, sungainya juga. Karena sudah hukum alam aliran air pasti arahnya ke utara," kata Gubernur yang akrab disapa Ahok saat meninjau proyek JEDI paket 2B di Kali Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin.
Pada saat ini di bantaran Waduk Pluit masih terdapat sekitar 1.200 rumah penduduk, dan pemerintah kota setempat terus berupaya menertibkan serta merelokasi penghuninya ke sejumlah rumah susun.
Kepala BBWSCC Teuku Iskandar yang mendampingi Ahok mengakui pengerjaan proyek itu sempat terhenti karena pelaksanaannya menemui beberapa masalah yang tidak terdapat dalam dokumen perjanjian. Oleh sebab itu, pihaknya harus berkoordinasi dan mengkaji kembali pelaksanaan proyek dengan pihak pengembang.
Namun, menurutnya, pelaksanaan proyek masih berada di koridor jadwal dan direncanakan rampung akhir tahun ini. "Masih on schedule. Mudah-mudahan selesai akhir tahun ini. Kita tinggal selesaikan sisa 0,5 kilometer lagi dari 1,8 kilometer yang harus dikerjakan," kata Iskandar.
Musim hujan juga menjadi kendala bagi pengembang dalam melaksanakan proyek penanggulan Kali Sunter. Sebab, proses penanggulan dilakukan dengan mengecor sisi-sisi sungai.
JEDI merupakan proyek pembersihan kali dan pembangunan tanggul 13 sungai yang bermuara di pantai utara Jakarta. Proyek dimulai Desember 2013 dengan dana pinjaman pemerintah pusat kepada Bank Dunia lebih dari US$135 juta.
Bangun 6 waduk Dalam menanggulangi banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga terus melanjutkan pembangunan enam waduk besar yang dicanangkan ketika Gubernur DKI dijabat Joko Widodo. Menurut Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono, pembangunan enam waduk tersebut dimulai bertahap sejak 2014.
Sementara itu, untuk menghindari pemadaman listrik di pompa Waduk Pluit yang dituding Ahok sebagai salah satu penyebab banjir, PT PLN segera mengatur ulang jaringan listrik dengan memisalkan jaringan suplai untuk pompa dan rumah warga. General Manager PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Haryanto WS, saat menemui Ahok di Balai Kota mengatakan, pihaknya juga akan membangun posko yang dijaga pegawai Pemprov DKI dan petugas PLN.
"Untuk jangka pendek, selama tiga bulan ke depan, PLN akan menambah saluran khusus ke pompa Pluit dan Pasar Ikan, serta menempatkan petugas jaga yang stand by 24 jam di pompa Pluit, Ancol Barat, Pasar Ikan," ujarnya.
Adapun, untuk jangka waktu 3-12 bulan ke depan, PLN akan meninggikan gardu-gardu distribusi yang melayani pompa, membangun jaringan khusus untuk pompa-pompa prioritas lainnya, dan mengusulkan ke pemda untuk mempercepat pengadaan generator cadangan untuk pompa. (Ssr/Aim/Bow/J-2)