Bodetabek Harus Dukung DKI

DAERAH penyangga Ibu Kota harus mendukung penataan transportasi yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tanpa dukungan daerah di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), penataan transportasi tidak maksimal.

Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tri Tjahjono, dukungan dari pemerintah daerah (pemda) Bodetabek diperlukan agar penataan transportasi tidak hanya berhenti di Jakarta, tetapi harus terus diperluas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Pemda Bodetabek juga bisa meminta peran serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam mengkaji rute transportasi umum.

Pemprov DKI sejak Senin (25/4) memperluas layanan transportasi massal yang menjadi ikon Ibu Kota, yakni Trans-Jakarta, hingga ke Kota Bekasi dan Depok. Namun, karena sarana pendukung di daerah penyangga belum tersedia, banyak pengguna transportasi umum yang mengalami kesulitan untuk menjangkau Trans-Jakarta.

Prasarana yang belum siap antara lain halte dan lajur bus khusus. Halte sementara yang dioperasikan untuk calon penumpang Trans-Jakarta ialah halte angkutan perbatasan terintegrasi bus Trans-Jakarta (APTB). Ketiadaan lajur khusus membuat bus melaju di jalan yang sama dengan kendaraan lain sehingga terhadang kemacetan lalu lintas.

“Daerah sekitar harus mendukung dengan mengupayakan penataan juga. Kalau (dukungan) fisik belum bisa (dilakukan), bisa dengan memberikan dukungan tentang rute mana yang haru dilayani sehingga masyarakat bisa lebih mudah menjangkau bus Trans-Jakarta yang telah mendekat,” kata Tjahjono ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa (26/4).

Rute baru yang dilayani bus Trans-Jakarta ialah Bekasi Barat-Tanjung Priok, Kota Harapan Indah-Hotel Indonesia, Bekasi Timur-Grogol, dan Manggarai-Pasar Minggu-Depok. Setiap rute itu dilayani lima bus hasil hibah Kementerian Perhubung­an sehingga jumlahnya menjadi 20 unit.

Menurutnya, rute-rute Trans-Jakarta yang baru diperasikan itu juga masih harus dikaji lagi agar lebih optimal. Ia mencontohkan bus Trans-Jakarta yang melayani Bekasi harus melalui tol yang padat lalu lintas. Apabila tidak ditata, bus Trans-Jakarta bakal selalu terjebak kemacetan sehingga fungsinya dalam mengefisienkan waktu tempuh pengguna tidak maksimal.

Rute Manggarai-Depok, ujarnya, seharusnya tidak menggunakan jalan yang sejajar dengan jalur kereta rel listrik (KRL) commuterline Jabodetabek relasi Bogor. Transportasi umum itu menambah beban di jalan yang membentang dari Pasar Minggu tersebut. Menurut Tjahjono, Trans-Jakarta sebaik­nya mencari rute lain yang tidak ramai dilalui angkutan umum dan kendaraan pribadi.

“Bukan efektif atau tidak, ketika bus melewati rute yang sejajar dengan kereta. Pasti selalu ada yang naik. Tapi tujuan Trans-Jakarta ialah memperluas jaringan. Jadi, sebaiknya cari rute lain yang masih sepi angkutan sehingga lebih banyak warga yang terlayani,” jelas Tjahjono.

Harus didiskusikan

Terkait dengan belum tersedianya halte dan lajur khusus Trans-Jakarta di dua daerah yang dilayani, Tjahjono menyatakan kedua sarana pendukung itu harus segera disediakan karena sangat penting. Pemprov DKI harus konsisten menjadikan Trans-Jakarta sebagai angkutan khusus dan lajurnya steril.

“Bagaimana teknis pembangunannya? Silakan didiskusikan antar­daerah. Lajur bus harus dijamin steril sehingga masyarakat bangga menggunakan angkutan umum Trans-Jakarta,” tuturnya.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui Trans-Jakarta rute Manggarai-Depok masih sepi penumpang. Ia menunggu evaluasi PT Trans-Jakarta dan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI untuk mengambil keputusan. (J-2)