Bupati Bogor tidak Beri Izin Kerumunan Megamendung

BUPATI Kabupaten Bogor Ade Yasin usai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Ia menjawab 50 pertanyaan terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, pada kegiatan Rizieq Shihab.

Perempuan bupati itu keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada pukul 16.06 WIB setelah enam jam diperiksa penyidik sejak pukul 10.00 WIB. "Tentang kasus kerumunan di Megamendung, ada sekitar 50 pertanyaan dan saya sudah jawab semua," kata dia di Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/12).

Terkait pemeriksaan itu, dia menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin kepada Shihab di Megamendung, Bogor, pada Jumat (13/11). "Karena pada saat itu tidak ada pemberitahuan, jadi kami juga tidak bisa memberikan izin. Apa pun surat yang secara resmi, kami balas. Itu tidak ada," katanya.

Selain itu, menurut dia, sejauh ini belum ada klaster khusus penyebaran covid-19 di kawasan Megamendung usai kegiatan Shihab yang diduga mengumpulkan 3.000 orang. Kata dia, angka kasus covid-19 di sana masih fluktuatif seperti biasa.

Ia pun belum bisa menjelaskan korelasi kenaikan kasus covid-19 di wilayah itu dengan kerumunan Front Pembela Islam. "Tiap hari fluktuatif. Saya belum melihat ada korelasinya dengan kasus (kerumunan) itu," kata dia.

Selain dia, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat juga mengundang sejumlah ahli untuk diminta keterangannya terkait kasus kerumunan Shihab itu. "Ada beberapa, di antaranya ahli dari epidemiologi dan hukum dari salah satu universitas terkemuka di Jawa Barat," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Erdi A Chaniago. (Ant/OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari