Pandemi belum Berakhir, Ponpes Buntet Sarankan Reuni 212 Ditunda

PIMPINAN Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kyai Haji Adib Rofiuddin Izza berharap rencana reuni Perasudaraan Alumni (PA) 212 ditunda. Ia menyebut kegiatan itu berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah pandemi covid-19.

“Kalau saya mengimbau, saya menyarankan sebaiknya ditunda dulu. Sekarang bukan waktunya kita bereuforia, bersama sama, bergerombolan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah tentang covid-19,” ujar Adib dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).

Adib mengatakan reuni 212 yang rencana digelar pada 2 Desember 2020 itu tidak tepat waktunya. Pasalnya, saat ini, DKI Jakarta masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Baca juga: Pemprov DKI tidak Pernah Terbitkan Izin Kegiatan Kerumunan

“Pemerintah itu melaksanakan protokol kesehatan untuk bangsa dan negara, untuk rakyatnya. Kita semua harus bersama-sama menjaga itu. Kalau saya sarankan ditunda dululah. Masih banyak waktu kok, kenapa harus sekarang?” tanyanya.

Lebih lanjut, Dewan Pembina (Mustasyar) PBNU ini mengimbau umat muslim untuk mentaati aturan dari pemerintah untuk menjauhi kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, Indonesia akan bisa terbebas dari covid-19.

“Ini semestinya masyarakat, bangsa Indonesia khususnya, sadar bahwa kita semua itu tengah mendapat cobaan dari Allah SWT. Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu luar biasa melaksanakan, menjaga terhadap rakyatnya agar rakyatnya tidak terkena covid-19. Tapi, sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum sadar,” katanya.

“Maka, saya menganjurkan betul kepada masyarakat, karena pemerintah sudah berusaha maksimal, kita pun harus bersama sama. Tidak mungkin pemerintah saja yang mengatasi. Karena itu kebaikan kita bersama, bukan kebaikan sepihak,” sambung dia.

PA 212 merencanakan menggelar reuni pada 2 Desember 2020 di Monas, Jakarta Pusat. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menyebut pihaknya saat ini tengah menunggu surat izin penggunaan Monas dari Pemprov DKI Jakarta. (OL-1)