KABUPATEN Kepulauan Seribu terus berbenah seiring dengan ditetapkannya wilayah ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia untuk menjadi ‘Bali Baru’ bersama destinasi wisata lain di Nusantara.
Sayangnya, kesejahteraan masyarakat di sana justru masih timpang dengan tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah administrasi lain di DKI Jakarta. Contohnya, moda transportasi laut yang menjadi sarana utama di kepulauan itu kerap menghambat aktivitas warga karena kurangnya armada. Akibatnya, masyarakat dan wisatawan harus menunggu lama.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu berbanding lurus dengan minimnya pembangunan infrastruktur layanan publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Menurut saya, belum memadai. Masih banyak kekurangan dalam aspek fasilitas publik, seperti layanan transportasi, ketersediaan air, listrik, rumah sakit, dan lainnya,” ujar Trubus, Jumat (16/10).
Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat kebijakan yang mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya, Ketersediaan air bersih dan upaya lain untuk menarik wisata mancanegara, termasuk infrastruktur layanan kesehatan.
Sejauh ini, terang dia, belum ada infrastruktur yang bisa mendorong ekonomi masyarakat lokal. Bahkan, sejak dulu pekerjaan masyarakat setempat didominasi nelayan dan banyak pula yang menganggur.
Pemprov DKI Jakarta harus berani mengalokasikan anggaran pendapatan yang besar untuk menyulap Ibu Kota menjadi kota wisata. Bisa juga dengan mendorong investor swasta untuk membangun di sana. “Karena investor swasta saat ini di Kepulauan Seribu relatif kurang. Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan insentif kepada investor agar mau menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur sehingga tidak tergantung kepada APBD,” katanya.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. Menurut dia, pengembangan infrastruktur berupa transportasi di wilayah ini masih tertinggal. Alhasil, hal itu berpengaruh pada pengembangan ekonomi masyarakat setempat yang belum berkembang.
Aziz mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan angkutan transportasi yang bersubsidi. Langkah ini diyakininya bisa ikut meningkatkan taraf hidup warga Kepulauan Seribu menjadi lebih baik. “Karena kunci peningkatan fasilitas di Kepulauan Seribu ialah transportasi. Selama ini belum ada transportasi yang murah atau bersubsidi untuk meningkatkan fasilitas publik dan taraf hidup warga,” tukas Abdul.
Ia menilai Pemprov DKI Jakarta memiliki perangkat untuk mewujudkan harapan masyarakat. Dinas Perhubungan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi seperti Trans-Jakarta bisa ditugaskan dalam menangani masalah ketertinggalan fasilitas di Kepulauan Seribu.
Ia optimistis sistem transportasi yang memadai bisa berkontribusi besar terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Dampak yang paling kentara ialah bisnis di bidang pariwisata dan perikanan akan mengalami kebangkitan. Transportasi akan membuat harga barang semakin murah.
Kapal penyeberangan
Tidak seperti warga daratan di Jakarta, masyarakat Kepulauan Seribu hanya bisa mengandalkan kapal-kapal penyeberangan yang jadwalnya ditentukan dan tidak selalu ada. Bahkan, tidak setiap jam kapal merapat ke dermaga di tiap pulau yang ada. Kondisi geografis yang berbeda dari wilayah Jakarta lain membuat masyarakat sekitar kerap kali merasakan pengalaman hidup yang berbeda.
Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menuturkan pihaknya telah menampung aspirasi masyarakat untuk memudahkan akses keluar-masuk warga Kepulauan Seribu.
“Saat adanya PSBB pengetatan, kami mengusul-kan yang semula hanya ada 2 hari sekali transportasi dari Muara Angke atau Kali Adem ke Pulau Seribu, kami minta tambah satu hari,” ungkap Junaedi.
Terkait dengan jumlah armada kapal di Kepulauan Seribu, Junaedi mengatakan ada 63 kapal tradisional, kapal cepat sebanyak 29 buah, dan 6 kapal dishub. Seluruh kapal ini punya berbagai macam tujuan. Ada yang ke Muara Angke, Untung Jawa, Tidung, dan Pulau Sebira.
Junaedi mengharapkan Pemprov DKI Jakarta melalui dishub untuk menambah alokasi anggaran BBM dan penambahan kapal agar masyarakat Kepulauan Seribu tak harus menunggu lama untuk berpindah-pindah pulau.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pihaknya akan menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Kali Adem guna memudahkan transportasi warga kepulauan ke daratan Jakarta. Ia meyakini pelabuhan itu nantinya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
Pembangunan Pelabuhan Kali Adem, imbuh Riza, baru mencapai 20% dan rencananya akan diselesaikan pada 2021. “Pentingnya keberpihakan kita pada masyarakat kecil dan pelabuhan ini menjadi prioritas untuk melayani masyarakat yang tinggal di Kepulauan Seribu,” tandasnya. (Dmr/Hld/Ykb/J-2)
