Ruas Tol Dilintasi Sepeda Kebijakan Kontroversial

KEPUTUSAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memanfaatkan ruas tol dalam kota agar bisa dilintasi sepeda jenis road bike pada akhir pekan dinilai keliru. Kebijakan itu justru tidak mencerminkan upaya mengurangi problem pandemi covid-19 di Ibu Kota.

Penyiapan lintasan sepeda di jalan bebas hambatan dan wacana pembatasan sepeda motor berdasarkan pelat nomor ganjil genap, menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho, kemarin, merupakan kebijakan yang bersifat coba-coba.

Berbagai kebijakan tersebut, terang dia, meski diterapkan menggunakan protokol kesehatan, tetap tidak menghilangkan potensi penularan. Pun protokol itu hanyalah bertujuan mengurangi potensi penularan dan bukan menghilangkannya. “Hal terbaik dalam menangani pandemi ini mengurangi mobilitas warga untuk hal-hal yang urgen saja,” kata Teguh.

Di beberapa negara, terang dia, sudah sering terjadi ketika mencoba membuka satu sektor seperti sekolah, penularan justru naik dan akhirnya sekolah kembali ditutup. “Mending fokus ke penanganan pandemi sembari ekonomi dasar tetap berjalan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan badan usaha pengelola tol untuk memanfaatkan tol dalam kota digunakan road bike.

Dishub DKI, sambung Syafrin, juga sudah mempertimbangkan soal pemanfaatan tol tersebut. Menurutnya, tidak terlalu banyak mobilitas lalu lintas pada akhir pekan, terutama pagi hari. “Kita melihat karakteristik lalin kendaraan di tol, pagi hari di mana saja traffic-nya tidak padat maka bisa dilakukan pengalihan di situ. Sebelumnya juga sudah koordinasikan dengan badan usaha penyelenggara tol, BUJP-nya itu kami sudah koordinasi.”

Secara prinsip, imbuhnya, BUJP telah setuju dengan penggunaan tol untuk jalur road bike pada akhir pekan. “Prinsipnya setuju untuk diselenggarakan di tol,” tandasnya. (Put/Ssr/Tri/J-2)