Konstruksi Kampung Akuarium Dibangun Mulai Oktober

PENGERJAAN Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, sudah dimulai sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikannya pada 17 Agustus lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyatakan reposisi selter pembangunan Kampung Akuarium yang pernah digusur saat pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dilakukan bulan ini. “Diikuti persiapan lahan pada September. Karena itu, pada Oktober, proses konstruksi bisa dimulai,” katanya di Jakarta, kemarin.

Nantinya akan dibangun lima blok setinggi empat lantai. Totalnya ada 240 unit di atas tanah seluas 10.384 meter persegi tersebut.

Pembangunan Kampung Susun Akuarium direncanakan dapat diselesaikan pada Desember 2021 atau lebih cepat. Pembangunan dilaksanakan melalui kewajiban pengembang PT Almaron Perkasa.

Sarjoko mengungkapkan bahwa pembangunan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112/2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana.

Namun, anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDIP Pantas Nainggolan menegaskan Gubernur Anies tidak memiliki ‘sense of crisis’ karena justru melakukan pembangunan infrastruktur di tengah kesulitan anggaran akibat pandemi covid-19.

Kebijakan penataan kampung kumuh telah ditetapkan sejak 2018 melalui Keputusan Gubernur No 878 Tahun 2018. Namun, sejak 2018 hingga 2019 saat APBD DKI melimpah dan tidak ada pandemi, Anies menepikan program tersebut. Anies justru memikirkan program itu di saat anggaran DKI sedang menipis karena pandemi.

Pantas menegaskan seharusnya saat masa pandemi ini, bila Pemprov DKI Jakarta mendapat pembiayaan yang berasal dari non-APBD, bisa digunakan untuk pemulihan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil sehingga dana itu bisa berputar lebih produktif.

“Ini adalah keanehan gubernur. Anggaran kita, kan, hancur-hancuran, pendapatan hancur, masyarakat lagi menderita, dia justru membuat kebijakan kontroversial,” kata Pantas.

Ia pun menuduh Anies melanggar Perda No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ). Dengan melakukan ini, Anies dinilai telah mencederai keberlanjutan kebijakan Pemprov DKI. “Artinya, dia telah memutus kesinambungan kebijakan. Gubernur juga tidak berkomunikasi dan berkonsultasi lebih dulu dengan kami sebagai DPRD,” jelas Pantas.

Ia pun ragu penataan kampung kumuh yang berlokasi di 21 kampung di lebih dari 200 RW itu bisa rampung di sisa periode masa jabatan Anies yang tinggal dua tahun lagi.

“Seharusnya tahun kemarin dia fokus mengejar target-targetnya. Bukan malah sekarang saat kita sedang susah dia justru menuntaskan janji kampanyenya,” tandasnya. (Put/J-1)