Nasib Anggaran Normalisasi Rp2,8 Triliun masih Simpang-Siur

PEMERINTAH pusat memerintahkan seluruh daerah yang telah dilanda pandemi virus korona jenis baru untuk merombak pos belanja dalam APBD agar bisa dialihkan sebagai anggaran penanganan covid-19. Pemprov DKI Jakarta termasuk yang melakukan hal tersebut.

Menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 paling besar di antara daerah lainnya yakni Rp10,7 triliun dengan rincian Rp2,67 triliun, jaring pengaman sosial Rp7,6 triliun, dan dampak ekonomi Rp500 miliar.

Baca juga:1.352 Perusahaan Hentikan Operasionalnya Selama PSBB Jakarta

Namun, hingga kini belum final anggaran apa saja yang dihapus dan dialihkan ke pos tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf.

Menurut penuturannya, Dinas SDA juga mengetahui nilai dan pos belanja seperti normalisasi sungai dan saluran akan tetap berjalan atau dialihkan.

"Masih simpang siur sih. Katanya nanti ada rapat di Balai Kota tapi diundur," ungkap Juaini saat dihubungi, Sabtu (2/5).

Anggaran normalisasi saluran dan kali di Dinas SDA serta enam sudin kota dan kabupaten tahun ini sejumlah Rp2,8 triliun. Nilai itu di antaranya digunakan untuk pembebasan lahan dan konstruksi normalisasi saluran.

"Pokoknya kita menunggu. Kabarnya pekan depan. Kalau memang dipangkas ya kita siap saja," tukasnya.

Sementara itu sebelumnya Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyebut ada beberapa pengurangan yang sudah dilakukan di antaranya pengurangan anggaran Belanja Pegawai dari semula Rp24,19 triliun menjadi Rp19,14 triliun.

Baca juga:Hingga Hari ke-8 PSBB, Data Bansos DKI Masih Bermasalah

Kemudian ada pengurangan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp23,67 triliun menjadi Rp11,22 triliun.

Pengurangan juga terjadi pada Belanja Modal semula Rp16,08 triliun menjadi Rp500 miliar dan Belanja lainnya semula Rp28,89 triliun menjadi Rp4,89 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengakui harus ada realokasi anggaran guna menangani covid-19.

"Anggaran ada. Tapi nanti kita jelaskan kalau semua sudah selesai dibahas," tandasnya pada Jumat (1/5). (Put/A-3)