Anggaran DKI Bisa Defisit Rp35 T, PSI: Pemprov Harus Transparan

ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, pandemik covid-19 telah menghantam kondisi ekonomi yang otomatis berpengaruh pada pendapatan daerah. FRAKSI PSI, ujar dia, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan soal kondisi anggaran DKI Jakarta saat ini.

“Saya dapat info bahwa proyeksi pendapatan daerah akan turun drastis sekitar Rp25 triliun hingga Rp35 Triliun. APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus corona,” ujarnya, Kamis (2/4).

Baca juga: Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus Selama Wabah Covid-19

Menurutnya, warga Jakarta berhak untuk tahu bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sehingga bisa dipastikan berapa anggaran belanja telah dan dapat dialihkan ke penanganan virus korona.

“Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini, serta kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong. Selain itu, Pemprov DKI juga harus transparan menginformasikan kondisi cash flow saat ini. Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting,” jelas William.

Lebih jauh William menerangkan, publik juga berhak mengetahui rencana kegiatan dan rincian penggunaan anggaran untuk mengatasi wabah covid-19.

“Pemprov DKI perlu memberikan informasi yang rinci mengenai kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan untuk mengatasi virus covid-19. Selain itu, juga perlu disampaikan program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Di tengah defisit anggaran dan situasi pandemi, info-info semacam ini sangat penting agar masyarakat menjadi tenang karena mengetahui bahwa pemerintah benar-benar memprioritaskan anggaran untuk keselamatan warganya,” ucapnya.

Baca juga: Menhub: Terima Kasih Bapak Presiden dan Tim Medis RSPAD

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengunggah data anggaran di laman bkpd.jakarta.go.id (http://dashboard-bkpd.jakarta.go.id) namun disayangkan sejak 3 bulan belakangan laman tersebut tidak bisa diakses.

“Transparansi anggaran selalu menjadi hal utama yang terus kami desak, Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu,” tegas William. (Put/A-3)