Surat Pemberitahuan Rencana Penutupan Mulai Disebar

RATUSAN petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai menyebarkan surat pemberitahuan rencana penutupan kawasan lokalisasi Kalijodo yang berada di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (14/2). Surat pemberitahuan itu dibagikan aparat bersenjata lengkap kepada warga pemilik bangunan, tempat usaha, dan sebagian ditempelkan pada dinding kafe-kafe yang ada di kawasan tersebut. Rencananya, lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini digunakan untuk tempat hiburan malam dan praktik prostitusi itu akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Terkait dengan rencana penertiban kawasan itu, Dinas Sosial (Dinsos) DKI akan memberikan keterampilan kepada ratusan pekerja seks komersial (PSK) sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing pascapenutupan. Kepala Dinsos DKI, Masrokhan, mengatakan selain memberikan keterampilan di panti sosial milik Dinsos, ratusan PKS itu juga akan mendapat pendampingan dari psikolog dan pekerja sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan yang baik. Sebab, ujarnya, sebagian besar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya PSK, menderita gangguan jiwa dan depresi karena terlalu lama di bawah tekanan muncikari.

"Banyak yang seperti itu (mengalami gangguan mental) sehingga sulit menerima dirinya sendiri bahwa mereka bisa hidup normal dan bebas dari tekanan. Mental dan kesadaran seperti itu yang harus dibangun agar mereka siap terjun kembali ke masyarakat," katanya ketika dihubungi Media Indonesia, pekan lalu. Ia juga akan berupaya berkoordinasi dengan dinsos daerah asal PSK. Sebab, setelah mereka dipulangkan, pembinaan dan pemberdayaan harus berlanjut agar mereka tidak kembali ke Ibu Kota untuk kembali menjadi PSK.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Irwandi, mengatakan akan menyalurkan dana pemulangan penghuni Kalijodo. Di sisi lain, anggota Komisi E DPRD DKI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Nawawi, meminta agar pemprov jangan hanya membongkar lokasi, tapi juga harus memperhatikan dampak yang akan timbul setelah penggusuran. Sejumlah warga yang tinggal di kawasan Kalijodo juga menyatakan menolak digusur. Maryamah, 40, warga Kelurahan Angke, Tambora, menyatakan sebagian rumah warga selama ini juga dijadikan tempat indekos pekerja Kalijodo sehingga penutupan akan memengaruhi ekonomi warga.