DPRD Minta Aturan Pembatasan Plastik di DKI Diperkuat

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendorong agar eksekutif memperkuat aturan pelarangan penggunaan plastik belanja sekali pakai.

Saat ini Pemprov DKI baru mengatur pengurangan plastik spesifik pada plastik belanja melalui Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019. Kantong plastik belanja sekali pakai dilarang digunakan baik di retailer modern maupun di pasar tradisional dan akan mulai berlaku Juli mendatang.

Prasetyo mendorong agar aturan itu diperkuat melalui aturan yang lebih tinggi setingkat di atasnya yakni peraturan daerah (perda).

"Saya sih dukung tapi harusnya ini diperdakan saja. Jangan pergub. Pergub ini kan produk dia (gubernur) sendiri. Kalau perda kan jelas produk hukum kami, DPRD berdua dengan eksekutif," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (13/1).

Namun, ia enggan berkomentar tentang sanksi yang mengancam tenan yang masih menyediakan plastik belanja sekali pakai yang tercantum dalam pergub tersebut.

Politikus PDIP itu menegaskan dirinya mendukung penuh pelarangan plastik di Jakarta. Sebabnya karena plastik yang sulit terurai serta jumlah sampahnya yang sudah sangat banyak dan sulit ditangani Pemprov DKI.

"Ya kan memang plastik itu sulit sekali terurai kan. Butuh waktu lama. Saya saat rakernas PDIP saja sudah diwajibkan pakai mug untuk bisa diisi ulang minum. Ya kita harus dukung," ujarnya.

Ia pun optimistis aturan ini bisa efektif diterapkan dengan catatan harus ada sosialisasi yang masif dan terus-menerus di seluruh lokasi perbelanjaan dan pasar tradisional.

"Pasti efektif asalkan sosialisasinya setiap hari. Harus setiap hari. Masa Pemprov nggak bisa sih. Kan aparatnya banyak, lurah, camat turun langsung bisa," pungkasnya.(OL-8)