Pembongkaran Kalijodo Butuh Proses Panjang

PEMBONGKARAN kawasan Kalijodo bukan hal yang mudah. Butuh prosedur panjang dan melibatkan sejumlah pihak untuk membongkar salah satu pusat lokalisasi dan perderan minuman keras tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengungkapkan ada dua wilayah yang berwenang unuk membongkar Kalijodo.

"Jadi melibatkan Wali Kota Jakarta Barat dan Wali Kota Jakarta Utara," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (11/2).

Kedua wilayah ini nantinya akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) layaknya penggusuran pada umumnya. SP yang dikeluarkan berurutan yakni SP 1, SP 2, SP3 sampai pada akhirnya Surat Perintah Bongkar (SPB). "Harusnya tahun ini sudah bisa dibongkar," ucap Ahok.

Saat akan melakukan penggusuran, Ahok bilang Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan aparat kemananan. Gunanya untuk mengantisipasi perlawanan warga yang mungkin akan terjadi di Kalijodo. "Begitu masuk SPB, pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara," ujar Ahok.

Setelah dibongkar, Ahok berencana menyulap daerah Kalijodo menjadi taman dan fasilitas jalanan. Karena, memang awalnya rancangan awal pembongkaran Kalijodo bersatu dengan proyek normalisasi Kanal Barat.

"Waktu itu prioritas saya adalah daerah yang kena jalan inspeksi sungai. Setelah kejadian Fortuner, saya pikir kalau dibiarin terus nanti korban lagi. Ya sudah kita beresin," tandas Ahok.(OL-4)