Modal Share Angkutan Umum 2020 Jadi 35,6%

BADAN Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan modal share atau tingkat penggunaan angkutan umum pada 2020 menjadi 35,6%. Angka tersebut naik dari capaian di tahun ini yang sebesar 32%.

Untuk mengejar target tersebut, BPTJ akan menggiatkan tiga hal utama, yakni sistem transportasi kota berbasiskan jalan, transportasi perkotaan terintegrasi, dan kemudahan untuk usaha.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengutarakan saat ini pihaknya sedang menyusun regulasi penerapan ERP atau sistem jalan berbayar di tiga ruas jalan, yakni Margonda, Kalimalang, dan Daan Mogot. BPTJ berkoordinasi dengan Kementrin Perhubungan, Kementerian PU-Pera, serta Kementerian Keuangan untuk mematangkan kebijakan tersebut.

“Kita buru waktu enam bulan untuk menyusun regulasninya dan nanti pertengahan tahun depan sudah selesai,” kata Bambang di Hotel Redtop Jakarta, Selasa (2/12).

Pada ruas jalan yang dilalui sistem ERP, nantinya BPTJ akan menyiapkan insentif untuk masyarakat berupa transportasi umum bersubsidi. Selain itu, BPTJ juga sudah menyediakan bus wisata tujuan Puncak. Saat ini rute yang sudah dimulai adalah Blok M - Taman Safari.

Bambang menyebut penyediaan prasarana transportasi belum cukup. Oleh sebab itu pihaknya menggandeng Kementerian Kesehatan untuk melakukan kampanye Jalan Hijau. Kampanye tersebut mendorong masyarakat untuk berjalan kaki, terutama setelah turun dari angkutan umum. “Makanya masyarakat diimbau kalau sudah turun dari stasiun MRT begitu keluar jangan naik ojek daring, tapi jalan kaki,” ujar Bambang.

Di sisi kemudahan berusaha, BPTJ juga melakukan insentif untuk penyelenggara angkutan bus, di antaranya melalui skema pemberian izin kartu pengawasan selama lima tahun yang selama ini diberlakukan setiap tahun.

“Kemudian insentif izin pemanfaatan armada bus layanan reguler untuk dapat digunakan pariwisata. Jadi bus-bus reguler yang selama ini beroperasi Senin sampai Jumat, Sabtu-Minggu tidak beroperasi. Ini kan untuk menambah daya angkut masyarakat untuk angkutan umum,” kata Bambang.

Untuk diketahui, BPTJ sudah menyusun lensa kerja sampai tahun 2029. Di tahun itu, BPTJ menargetkan modal share angkutan umum sebesar 60%.

Integrasi tiket

Bambang juga menyebut integrasi transportasi massal bukan hanya perosalan fisik, melainkan juga integrasi sistem tiket. Oleh sebab itu, pihaknya sedang menyiapkan integrasi tiket antara Commuter Line dengan MRT.

“Alhamdulillah tanggal 14 November kemarin BI (Bank Indonesia) sudah menyetujui bahwa sistem ticketing kita sudah terintegrasi antara MRT dan KCI, tentu nanti juga akan integrasi dengan moda-moda yang lain,” kata Bambang.

Selama ini, lanjut Bambang, masing-masing moda transportasi membangun sitem tiket tertutup. Artinya, tiket hanya bisa digunakan untuk satu sistem moda transportasi saja.

“Nah sekarang kita sudah open look. Artinya sudah integrasi tiket antar moda dengan yang lainnya, dan BI sudah membuat surat KCI dan MRT” papar Bambang.

Meskipun sudah mengantongi surat dari BI, integrasi tiket antara Commuter Line dengan MRT baru bisa dilaksanakan tahun depan. Bambang menyebut pihaknya masih mempersiapkan teknis di lapangan.
“KCI sudah, tinggal MRT yang belum siap, karena ada alat yang belum dipasang. Mereka (MRT) janji kuartal pertama tahun depan paling lambat,” katanya.

Alat yang dimaksud Bambang berupa sistem pembaca kartu (card reader). Nantinya, para penumpang Commuter Line yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan MRT, atau sebaliknya, tidak perlu membeli kartu baru. (J-1)