Anies Diminta tidak Korbankan Program DKI Jakarta Demi Formula E

KEPALA Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho angkat bicara soal penyelengaraan balap mobil listrik Formula E 2020.

Menurutnya, tujuan penyelangaraan formula E sebagai katalis perekonomian bisa dilakukan tanpa harus menggangu pelayanan publik dan kewajiban Pemprov DKI.

"Anggaran penyelengaraan Formula E itu bisa dapat dipergunakan untuk rehabilitasi gedung olahraga dan sekolah. Penentuan skala prioritas program juga menjadi penting untuk disisir," ujar Teguh dalam keterangan resmi, Kamis (14/11).

Gubernur Anies Baswedan telah mencanangkan DKI Jakarta sebagai tuan rumah balap mobil listrik Formula E untuk lima musim mendatang. Hal itu menuai pro kontra.

Baca juga: APBD DKI 2020 Belum Prioritaskan Visi Misi Anies

Selanjutnya, Teguh berharap adanya penyelenggaran Formule E itu tidak memangkas pelayanan publik seperti pemangkasan anggaran rehabilitasi 12 gedung olahraga dan 518 ruang kelas SD.

Ia mengatakan, apabila anggaran Formula E menyebabkan pemangkasan anggaran yang vital, itu tidak saja menunjukan adanya ketidaksesuain antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, tapi memperlihatkan anggaran Pemprov DKI yang tidak berorientasi pada pelayanan publik.

"Kami percaya DPRD DKI Jakarta akan secara serius menyisir seluruh KUA PPAS agar berkesesuaian dengan RKPD 2020. Ini menjadi penting agar APBD Jakarta 2020 dapat memenuhi seluruh fungsi APBD yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi," tandas Teguh.

Untuk pembuatan desain sirkuit saja memakan biaya sebesar Rp360 miliar. Biaya itu merupakan commitmen fee Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara Formula E 2020. (OL-2)