Rabu 13 November 2019, 23:40 WIB

APBD DKI 2020 Belum Prioritaskan Visi Misi Anies

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
APBD DKI 2020 Belum Prioritaskan Visi Misi Anies

Ilustrasi
APBD

 

RAPAT pembahasan anggaran di komisi atau sub-banggar telah rampung. Tinggal menunggu pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) Besar. Tapi DPRD DKI menilai anggaran yang disusun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI tahun 2020 belum sesuai dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Salah satu visi misi Anies Baswedan yang juga terus digaungkan saat kampanye 2017 adalah meningkatkan daya serap anggaran untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.

Bahkan penanganan banjir tersebut dimasukkan dalam sebuah perjanjian kinerja Pemprov DKI untuk diimplementasikan pada 2019. Perjanjian itu diatur dalam sebuah Keputusan Gubernur DKI No 1180/2019 tentang Perjanjian Kinerja Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menilai masih banyak SKPD yang tidak sungguh-sungguh menyusun anggaran. “Saya melihat di beberapa rapat pembahasan anggaran di komisi, SKPD hanya copy paste. Enggak ada terobosannya. Ini yang akan saya terobos dalam rapat Banggar besar nanti,” kata Prasetio Edi Marsudi, di gedung Dewan, Rabu (13/11).

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan dia melihat dua program prioritas, kemacetan dan banjir,  belum terakomodasi. Justru dia melihat anggaran penanganan banjir masih sangat minim dibandingkan dengan anggaran penataan trotoar. Anggaran penanganan banjir diajukan sebesar Rp1 triliun. Sedangkan anggaran penataan trotoar diusulkan sebesar Rp1,2 triliun.

“Belum terakomodasi. Program prioritas soal banjir dan kemacetan ternyata belum terakomodasi dalam Rancangan KUA-PPAS DKI tahun 2020. Memang anggarannya masih sangat kecil. Masih minim,” kata Ida Mahmudah.

Begitu juga dengan anggaran kemacetan yang dinilainya masih minim. Dinas Bina Marga DKI hanya mengajukan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan enam ruas jalan tol.

Namun Anies membantah anggarannya tidak fokus pada penanganan banjir dan kemacetan. Menurut dia, Pemprov DKI tetap fokus mengerjakan kedua program prioritas tersebut. Hanya saja semua yang dikerjakan Pemprov DKI terhadap dua program itu tidak terberitakan media.

“Enggak-lah. Ini soal pemberitaan saja. Kalau dikerjakan sih, semuanya dikerjakan. Tidak semua yang kita kerjakan itu terberitakan. Tapi kita siapkan semuanya. Pengerukan di waduk dan sungai jalan terus,” kata Anies Baswedan.

Dia menegaskan, anggaran penanganan banjir dan kemacetan sudah menjadi anggaran rutin yang pasti selalu akan dimasukkan dalam APBD DKI. Sedangkan penataan dan pembangunan trotoar merupakan anggaran nonrutin.


Potensi Defisit

Sementara itu, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengatakan APBD DKI tahun 2020 berpotensi defisit senilai Rp10,7 triliun. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan prediksi itu dibuat setelah ia melihat langkah Pemprov DKI yang mengurangi proyeksi pendapatan Rp6,5 triliun dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun.

Dia mengatakan, jika melihat target pajak 2019 Rp44,54 triliun, realisasinya diperkirakan hanya Rp40,2 triliun atau defisit Rp4,43 triliun. “Dari situ, kami menilai target pajak 2020 sebesar Rp49,5 triliun itu over estimate,” kata Idris.

Selain itu, Idris juga menyoroti pos belanja anggaran tahun 2020 yang masih jauh melebihi proyeksi pendapatan.(Ssr/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More