Air Citarum belum Tergantikan

PENYEDIAAN air bersih masih jadi beban Gubernur Anies Baswedan dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, layanan air bersih di DKI Jakarta, sampai sekaran baru menjangkau 40% total warga. Wilayah krisis air masih membentang di Kamal, Tegal Alur, dan Pegadungan, Jakarta Barat, serta di Kamal Muara, Muara Angke, dan Muara Baru, di Jakarta Utara.

“Ini PR tersendiri karena ada 40% dari total warga Jakarta yang belum terjangkau air bersih,” aku Anies, saat berbicara dalam Seminar Membedah Citarum dari Hulu sampai Jakarta, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, kemarin. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan pengadaan air bersih menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Ia pun berjanji dalam masa kepemimpinannya menjamin pasokan air bersih untuk warganya bisa terpenuhi. Dua hal akan dilakukan Anies.

Yang pertama, 60% warga yang sudah terjangkau air bersih, jumlahnya tidak menurun, dan kualitas air yang diterimanya terus meningkat. “Yang kedua, kualitas air dari Sungai Citarum dan Tarum Barat, sebagai pemasok air menjadi kunci kualitas air di Jakarta,” tandasnya. Karena itu, Anies berjanji tidak akan membiarkan Pemprov Jawa Barat bekerja sendiri dalam merehabilitasi Citarum. “

Kami akan mengupayakan untuk bekerja sama. Selain pencegahan pencemaran, juga membentuk program binaan komunitas di daerah aliran Sungai Citarum,” tandasnya. Sungai Citarum sepanjang 269 kilometer mengalir di 12 kabupaten dan kota. Air dari sungai ini menjadi air baku untuk warga Bandung, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Jakarta. Menanggapi pernyataan Anies, anggota BPK Rizal Djalil mengakui kualitas air di Jakarta masih aman. “BPK sudah melakukan penelitian soal itu.”

Ia menyatakan pencemaran berat Sungai Citarum berada di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menjadi hulu. Sementara itu, di hilir, seperti Kabupaten Karang, Bekasi, dan DKI Jakarta, aliran Citarum hanya tercemar ringan. BPK, lanjut Rizal, menemukan sejumlah kelemahan dalam penanganan limbah di Citarum. Yang pertama, sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sampah yang belum memadai. “Pengawasan atas industri penghasil limbah tidak didukung SDM dan database yang memadai, belum ada kajian terkait dengan banyaknya keramba jaring apung serta belum adanya inventarisasi jumlah
ternak dan pemanfaatan limbahnya,” tandas Rizal. (*/J-3)