Serapan Anggaran DKI Lambat

MENJELANG berakhir-nya tahun anggaran 2018--sisa waktu tutup tahun anggaran sampai 15 Desember--penyerapan APBD DKI Jakarta hingga saat ini baru sekitar 54,83%. Padahal, waktu untuk penyerapan anggaran di tahun ini hanya tersisa satu bulan.

Berdasarkan situs monitoring dan evaluasi APBD DKI, total alokasi belanja pada 2018 ini ialah Rp75 triliun. Sementara itu, anggaran yang sudah diserap baru Rp40,39 triliun. Persentase anggaran yang terserap pun lebih besar pada belanja tidak langsung jika dibandingkan dengan belanja langsung.

Hingga Jumat siang (9/11), penyerapan anggaran belanja tidak langsung Pemprov DKI tercatat telah mencapai 61,5% atau Rp20,8 triliun dari alokasi Rp34 triliun. Contoh belanja tidak langsung ialah pembayaran gaji pegawai, pemberian hibah, dan bantuan sosial.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang di-pimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Selasa (7/11) hingga tengah malam, penyerapan anggaran di setiap satuan kerja pe-rangkat daerah (SKPD) diprediksi berakhir sama seperti tahun lalu. Disebutkan rata-rata SKPD berkisar di bawah 80%.

“Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pendidikan, menjadi SKPD dengan penyerapan terendah. Semua lagi dipacu terus,” kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Saefullah yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) itu menyebutkan beberapa penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Salah satunya ialah gagal lelang. Menurut dia, banyak kegiatan gagal lelang yang disebabkan belum tersedianya barang yang dibutuhkan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dan gagal kontrak.

Misalnya, lanjut Saefullah, peng-a­daan mobil pemadam kebakaran di SKPD Dinas Pemadam Kebakaran DKI. Ada satu mobil khusus terdiri atas dua tangki sekaligus, tangki air, dan tangki memadamkan api, seperti spons atau busa. Spesifikasi tersebut rupanya tidak bisa dipenuhi dan berujung dengan gagal lelang.

“Ada juga alasan dari pihak ketiga, mungkin dia modalnya kuat, termin pertama dia tidak tagih, termin kedua tidak, ketiga pun tidak. Mungkin dia nagihnya langsung di termin yang keempat gitu, di Desember sekaligus. Ada yang modelnya begitu. Macam-macamlah,” ungkapnya.

Bantah
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ) DKI Jakarta, Blesmiyanda, menampik soal rendahnya penyerapan anggaran akibat gagal lelang. Menurut dia, dari nilai yang ditender di BPBJ sebesar Rp34 triliun belanja langsung APBD 2018, hanya 3% atau sekitar Rp8,5 triliun yang gagal. “Antara lain IPAL Komunal, truk tangki BBM Damkar,” lanjutnya.

Terkait dengan evaluasi agar ke depan tidak terjadi gagal lelang, lanjut Blesmiyanda, perencanaan pengadaan oleh SKPD harus dilakukan secara cermat dan lebih dini.

“Akan diusulkan semacam instruksi gubernur untuk  percepatan rencana pengadaan barang/jasa 2019,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS, Dite Abimanyu, menilai sejumlah kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun anggaran (TA) 2018 berjalan sangat lambat, di antaranya seperti pembangunan rumah DP Rp0 dan rehabilitasi gedung sekolah.

“Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan Gubernur DKI, Anies Baswedan,” kata Dite. (Ssr/J-2)