Seleksi Cawagub DKI Jakarta Buah Tawar-menawar Politik

TIM seleksi yang dibentuk untuk memutuskan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta ialah karena adanya tawar-menawar politik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

“Ini tawar-menawar politik. PKS meng­ancam jika tidak memberikan kursi cawagub, dukungan mereka untuk Gerindra saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan mereka tarik,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Donny Gahral, kemarin.

Donny mengatakan PKS sekarang memiliki posisi tawar tertinggi karena kekuatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergantung pada partai yang berdiri sejak 2002 tersebut. Meski PKS lebih kuat posisinya, Gerindra juga tidak akan menyetujui nama yang diusung dengan mudah mengingat cawagub dari PKS harus sejalan dengan kepentingan Gerindra sebagai partai.

“Penetapan cawagub DKI Jakarta mau molor atau tidak, yang penting kader dari PKS sejalan visinya dengan Gerindra,” ucap Donny.

Dibentuknya tim seleksi cawagub dinilai bukan hal umum, tetapi itu bisa saja terjadi tergantung partai karena bersifat internal dan tidak melanggar hukum. PKS harus bersedia mendukung penuh Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 sebagai kompensasi pemberian kursi panas cawagub DKI yang akan mendampingi Gubernur Anies Baswedan.

PKS sejauh ini masih tetap akan mengusulkan dua nama yang telah diputuskan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Kedua nama itu ialah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut dua nama kader PKS tersebut belum tentu akan diusulkan kedua partai sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal itu bergantung pada hasil uji kepatutan dan kelayakan kedua calon tersebut.

Setelah sempat meradang, PKS melalui  ketua fraksinya di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi membantah jika tes kepatutan dan kelayakan itu sebagai upaya Gerindra untuk menjegal pencalonan kader PKS sebagai Wagub DKI Jakarta. Menurut Suhaimi, proses itu merupakan bagian dari mekanisme di Partai Gerindra yang harus diikuti.

“Kita berprasangka baik saja karena (Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad) Taufik bilang itu mekanisme yang ada di Gerindra. Karena itu, mekanisme Gerindra bahwa akan ada fit and proper test, maka ya kami ikuti. Tapi bukan bermakna untuk menjegal,” kata Suhaimi, kemarin.

Suhaimi menganggap wajar proses fit and proper test tersebut sebagai mekanisme yang disyaratkan di Gerindra.